“MenPAN & RB
bertanggung jawab untuk mengawal program Reformasi Birokrasi ini. Sesuai
kebijakan, pada 2014 ini remunerasi harus tuntas untuk semua kementerian/Lembaga,
termasuk Kementerian Agama. Mudah-mudahan tidak terlalu lama,” demikian ungkap
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III KementerianPAN & RB,
Naptalina Sipayung, Jumat (22/02/2014).
Penegasan tersebut
disampaikan Naptalina saat menjadi pemateri Kegiatan PMPRB Kementerian Agama
Tahun 2014 di Hotel Horison, Bogor, Jawa Barat. Di hadapan 65 peserta kegiatan
tersebut, Naptalina meminta agar pihak Kementerian Agama tidak berkecil hati
meski terlambat dalam program remuerasi.
“Meski terlambat,
jangan berkecil hati. Sebenarnya Kementerian Agama sudah masuk ke-7 rombongan
Kementerian/Lembaga yang sudah beres, namun masih ada yang perlu diperbaiki
karena belum lengkap. Ada 14 Kementerian/Lembaga yang belum remun termasuk
Kementerian Agama, tapi Kementerian Agama sudah beres, tinggal diperbaiki yang
kurang,” tuturnya.
Naptalina
mengingatkan Kementerian/Lembaga yang sudah mendapat tunjangan remunerasi agar
menjaga kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Selain itu, perlu dijaga agar tidak lagi ada praktek
korupsi dan menjaga akuntabilitas instansi pemerintah.
“Kalau sudah
mendapat tunjangan remunerasi, jaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Jangan sampai sudah remunerasi tapi pelayanan tidak baik. Nanti digugat
masyarakat,” tukasnya.#
