- SELAMAT BERQURBAN SEMOGA MENINGKATKAN KESHALIHAH SOSIAL - SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU BAGI PASANGAN YANG BARU MENIKAH- IKUTI KURSUS PRANIKAH BAGI PASANGAN CALON YANG AKAN MENIKAH SETIAP HARI RABU - CEK BUKU NIKAH ANDA DI http://simkah.kemenag.go.id/infonikah atau klik SIMKAH ONLINE - NIKAH DI KANTOR BEBAS BEA- NIKAH DI LUAR KUA RP.600.000 DISETOR KE BANK - TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

PP NO 19 TAHUN 2016 - GAJI 13

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji 13 bagi PNS, Prajurit TNI, POLRI Pejabat Negara dan Penerima pensiun atau tunjangan. 
Pokok-pokok PP 19 Tahun 2016 tentang Gaji 13
  1. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas.
  2. Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
  3. Penghasilan diberikan bagiPNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
  4. Besaran penghasilan tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru dan Dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal kementerian atau lembaga.
  5. Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  6. Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas dibayarkan pada bulan Juni.
  7. Pemberian tunjangan kinerja ketiga belas dibayarkan pada bulan Juli.
  8. Pemberian pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/ atau tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan ketiga belas dibayarkan pada bulan Juli.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Selanjutnya Menteri Keuangan akan mengeluarkan PMK tentang mekanisme pembayaran Gaji 13 dan dan Ditjen Perbendaharaan akan menindaklanjuti dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis)
Sumber : http://setagu.net/pp-nomor-19-tahun-2016-gaji-13/

PP NO 20 TAHUN 2016 - THR

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian TUnjangan hari Raya dalam Tahun 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Pejabat Negara.
Pokok-pokok PP No 20 Tahun 2016
  1. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara diberikan tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016.
  2. Tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016.
  3. Gaji pokok sebagaimana tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  4. Gaji pokok sebagaimana dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.
  5. Ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi  pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat:
  • Menteri; dan
  • Pejabat Pimpinan Tinggi;
  • Wakil Menteri;
  • Staf Khusus di lingkungan kementerian;
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  • Hakim Ad hoc; dan
  • pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan akan mengeluarkan PMK tentang mekanisme pembayaran THR dan dan Ditjen Perbendaharaan akan menindaklanjuti dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis)
Sumber : http://setagu.net/pp-no-20-tahun-2016-thr-pns/

BPIH/ONH TAHUN 2016

Baru kali ini dalam sejarah penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan per embarkasi dalam mata uang RUPIAH. Selama ini penetapan BPIH selalu menggunakan mata uang US DOLLAR sehingga berakibat biaya tidak sama antar jemaah walau dalam satu embarkasi tergantung dari fluktuasi nilai tukar dollar pada saat calon jemaah melakukan pelunasan. Sejarah ini juga harus diikuti dengan sejarah lain, misalnya keterlambatan penetapan BPIH karena lamanya waktu pembahasan sehingga terkadang menggganggu tahapan persiapan calon jamaah. Kalaulah APBN itu mesti ditetapkan setiap tahun akan tetapi dengan melihat perkembangan pasar yang sekiranya masih bisa di prediksi alangkah arifnya bila BPIH ditetapkan berjangka, 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali untuk menghemat biaya dan waktu. Bila sejarah BPIH ini ditetapkan berjangka maka akan banyak keuntungan bagi jamaah pada tahun depannya untuk melunasi lebih awal dan rangkaian tahapan pra keberangkatan bisa dilakukan lebih cepat. Ini hanya sekedar usul saja.

Berikut Besaran BPIH untuk tiap-tiap Embarkasi Haji :

Aceh
Rp. 31.117.461
Medan
Rp. 31.672.827
Batam
Rp. 32.113.606
Padang
Rp. 32.519.099
Palembang
Rp. 32.537.702
Jakarta
Rp. 34.127.046
Solo
Rp. 34.841.414
Surabaya
Rp. 34.941.414
Banjarmasin
Rp. 37.583.508
Balikpapan
Rp. 37.583.508
Makassar
Rp. 38.905.808
Lombok
Rp. 37.728.961


Selengkapnya perpres nomor 21 Tahun 2016 bisa unduh disini.
selanjutnya menunggu Peraturan teknis yang akan diterbitkan oleh kementerian Agama. kalau ada info terbaru nanti di update

MP PNBP-NR TAHAP 2 TAHUN 2016

Telah terbit Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor : SE-29/PB/2016 tanggal 22 April 2016  tentang Batas Maksimum Pencairan Dana PNBP NR pada Kementerian Agama Tahap 2. Turunnya SE kedua ini relatif cepat menyusul SE pertama (SE-19/PB/2016)  yang diterbitkan pada tanggal 23  Maret 2016. Selengkapnya silahkan unduh DISINI. 

MP PNBP-NR TAHAP 1 TAHUN 2016

Surat Edaran yang sangat dinanti kemunculannya akhirnya diterbitkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. SE-19/PB/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang batas maksimum  pencairan dana PNBP-NR tahap 1 Tahun Anggaran 2016. Lihat alokasi untuk kabupaten/kota  anda silahkan unduh disini

FATWA MUI NO.57 TAHUN 2014 TENTANG LESBIAN GAY

Perbincangan tentang LGBT sedang ramai saat ini, padahal MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 57 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014, bisakah fatwa ini digunakan untuk menjerat para pelaku..... silahkan baca selengkapnya disini

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENGHULU

Bagi anda yang memegang jabatan penghulu bersiap mengikuti asesmen penghulu perlu membaca Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Penghulu yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 102 Tahun 2016, selengkapnya silahkan klik disini 

PMA TERBARU PENGELOLAAN PNBP-NR KUA

Update peraturan terbaru tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Nikah-Rujuk diluar Kantor Urusan Agama dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 12 Tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016, PMA ini  menggantikan sebelumnya PMA No. 46 Tahun 2014. Apa saja yang baru diatur dalam PMA ini silahkan baca secara lengkap pada unduhan disini 

Update 10-05-2016
Adapun petunjuk teknisnya telah diterbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.III/304 Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selengkapnya bisa unduh disini. Keputusan ini menggantikan aturan sebelumnya yaitu Keputusan Dirjen Bimas No. DJ.II/748 tahun 2014 dan DJ.II/436 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

WAKTU SAAT GERHANA MATAHARI 2016


Jakarta, bimasislam-- Ditjen Bimas Islam mengeluarkan siaran pers terkait pelaksanaan waktu shalat gerhana untuk menyambut fenomena alam yang akan terjadi di sebagian wilayah Indonesia pada tanggal 9 Maret 2016. Dalam siaran pers  yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, diketahui bahwa durasi gerhana di 33 provinsi berbeda sesuai dengan perhitungan astronomis di wilayah masing-masing.

Mengacu pada data astronomis, wilayah Indonesia Bagian Barat  rata-rata dapat menikmati gerhana matahari selama satu hingga dua jam. Sementara di Wilayah Indonesia Tengah, fenomena langka itu dapat dinikmati selama 2 hingga 2,5 jam. Adapun wilayah Indonesia bagian timur mendapatkan durasi paling lama yaitu selama hampir tiga jam.

Selain itu, Ditjen Bimas Islam juga telah menyiapkan naskah khutbah shalat gerhana yang dapat diunduh disini untuk digunakan para khatib pada pelaksanaan shalat menyambut fenomena alam tersebut.

Berikut waktu pelaksanaan shalat gerhana di seluruh Indonesia mengacu pada press release Ditjen Bimas Islam:

Aceh, 07:22 WIB -08:27 WIB
Sumatera Utara, 07:21 WIB-08:27 WIB
Sumatera Barat, 07:20 WIB-08:27 WIB
Riau, 06:22 WIB -08:30 WIB.
Bengkulu, 06:20 WIB-08:28 WIB.
Jambi, 06:21 WIB-08:29 WIB.
Kepulauan Riau, 06:22 WIB-08:33 WIB.
Sumatera Selatan, 06:19 WIB-08:29 WIB.
Lampung, 06:20 WIB-08:31 WIB.
Bangka Belitung, 06:21 WIB-08:35 WIB.
Banten, 06:19 WIB-08:31 WIB.
DKI Jakarta, 06:20 WIB-08:32 WIB.
Jawa Barat, 06:20 WIB-08:32 WIB.
Jawa Tengah, 06:20 WIB-08:35 WIB.
D.I. Yogyakarta, 06:20 WIB- 08:35 WIB.
Jawa Timur, 06:21 WIB-08:39 WIB.
Kalimantan Barat, 06:23 WIB- 08:42 WIB.
Kalimantan Tengah, 06:22 WIB-08:47 WIB.
Kalimantan Selatan, 07:23 WITA-09:48 WITA.
Kalimantan Timur, 07:26 WITA-09:54 WITA
Bali, 07:22 WITA-09:42 WITA.
Nusa Tenggara Barat, 07:23 WITA-09:45 WITA.
Nusa Tenggara Timur, 07:27 WITA-09:51 WITA.
Sulawesi Barat, 07:26 WITA-09:57 WITA.
Sulawesi Selatan, 07:26 WITA-09:54 WITA.
Sulawesi Tengah, 07:29 WITA-10:04 WITA.
Sulawesi Tenggara, 07:28 WITA-10:01 WITA.
Gorontalo,07:31 WITA-10:09 WITA.
Sulawesi Utara, 07:34 WITA-10:15 WITA.
Maluku Utara, 08:35 WIT-11:21 WIT.
Maluku, 08:35 WIT-11:17 WIT.
Papua Barat, 08:40 WIT-11:30 WIT.
Papua, 08:49 WIT-11:40 WIT.



Sumber : http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/jam-berapa-shalat-gerhana-9-maret-ini-waktu-waktunya-se-indonesia




KUMPULAN PERUNDANGAN

kumpulan peraturan perundangan perkawinan, silahkan unduh disini


Copyright © 2011-2099 KUA GUNUNGJATI - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger