PELUNASAN BIAYA HAJI TAHAP 1 TANGGAL 01-30 JUNI 2015 - NIKAH DI KANTOR BEBAS BEA- NIKAH DI LUAR KANTOR RP.600.000 DISETOR KE BANK - TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PNBP-NR TAHUN 2014

Gunungjati (12/06/2015), Sudah ada titik terang terkait dengan sisa PNBP tahun 2014 yang belum dicairkan dengan keluarnya surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. S.4863/PB/2015 tanggal 09 Juni 2015 tentang Penjelasan terkait penyelesaian tunggakan PNBP biaya Nikah Rujuk diluar KUA tahun 2014. Selengkapnya silahkan unduh disini. 

PP NO.30 TAHUN 2015 KENAIKAN GAJI PNS

Gunungjati; 09/06/2015; Yang ditunggu setiap tahun oleh para Aparatur Sipil Negara akhirnya ditandatangani juga oleh Presiden tanggal 4 Juni 2015 berlaku surut mulai 01 Januari 2015. Selengkapnya tentang Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2015 bisa diunduh disini. 

DAFTAR CALON JEMAAH HAJI KEC. GUNUNGJATI 2015

Daftar Nama Calon Jamaah Haji Kecamatan Gunungjati yang berhak melunasi BPIH Tahun 2015 pada Tahap 1 tanggal 01-30 Juni 2015. Sumber data dari Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon. Selengkapnya bisa kunjungi link berikut 


NO PORSI NAMA
1 1000000453 MUZDHALIFAH  BINTI  ABDUL HADI,H
2 1000118018 NENG SUHARTI  BINTI  ZAINUDIN
3 1000265504 MAHDI RISDIYANTO  BIN  KAMAL JAELANI
4 1000286480 SUJONO  BIN  KINIL
5 1000334012 AGUS SRI HARTO  BIN  H. TOIP
6 1000341985 AHMAD JAJULI  BIN  ARMA
7 1000341988 JULAEHA  BINTI  H.RATISA
8 1000342902 ABU NASOR  BIN  MUKMIN
9 1000342907 ROKIMI  BINTI  SAYIDI
10 1000344791 ABDUL AZIZ NUR  BIN  ACHMADI
11 1000344842 HINDUN  BINTI  H. SATARI
12 1000344849 LATIFAH  BINTI  H. AHMAD DIMYATI
13 1000344871 M YUSUF  BIN  H. SAFARI
14 1000345202 KHODIJAH  BINTI  H.ABDULLAH
15 1000345796 IZWARMANTO SBC  BIN  SUKULUDIN
16 1000345800 MARNI  BINTI  ABDUL HALIM
17 1000348658 NANIK HIDAYATUN M  BINTI  H.MUSTOFA
18 1000348664 AEMAH  BINTI  ISMAD
19 1000348668 IMAM TAUFIQUL MAJID  BIN  H.MUIN
20 1000349343 SAMIJO  BIN  WIRYA SECA
21 1000349352 EUIS SUSILAWATI  BINTI  OEDI
22 1000349648 KHODIJAH  BINTI  SAID
23 1000349757 A.SANUSI  BIN  AKRIM
24 1000349872 ISKANDAR  BIN  KASRI
25 1000349899 NANI SUMARNI  BINTI  ABDUL HALIM
26 1000349905 SUBAGJA  BIN  SURATMAN
27 1000350265 URIP SUGANDA  BIN  RIDWAN
28 1000350267 ELYUNAH  BINTI  DIMYATI
29 1000350484 MUNIRAH  BINTI  SONOL
30 1000350487 GOLASANA  BIN  SURYA
31 1000351587 DASIKIN  BIN  KOSIM
32 1000351589 SUMIANAH  BINTI  H. RASTID
33 1000352660 CACAN CANDRADINATA  BIN  H KANDA
34 1000352668 CHICHIN SISWATY  BINTI  DARTAM
35 1000354050 ALI AKHYAR  BIN  AKHYAR
36 1000354052 ROHANA  BINTI  H.ASARI
37 1000354959 MENI  BINTI  TANDAN
38 1000354960 KEMPI  BINTI  SUJAK
39 1000355507 R. INSAN PURNAMA MPD  BIN  R. ISKANDAR
40 1000355509 RAHAYU ASTUTI  BINTI  ANSORI
41 1000358604 NY. TATY SUNARTI  BINTI  H. TOIP
42 1000358744 HENI JUHAENI  BINTI  H.ALWAFA
43 1000358760 NONO HARYONO BA  BIN  H.SUMARNO
44 1000358826 SANADI  BIN  SAYIDI
45 1000359098 BAMBANG WIJANARTO, SH  BIN  SUDJARWO
46 1000359116 LELIANAH  BINTI  H. PAMUK
47 1000359118 TRI PRATINI  BINTI  H. PAMUK
48 1000359119 LENI ANGGRAENI  BINTI  H. PAMUK
49 1000360233 GIYANTO  BIN  ASMOREJO
50 1000360234 TUAH  BINTI  H.KARTAMAN
51 1000360581 YOPI FERDIAN SAPUTRA  BIN  FAUZAN HELMI
52 1000360582 FADLI ARI KURNIAWAN  BIN  FAUZAN HELMI
53 1000360585 FAUZAN HELMI  BIN  M.YUSUF
54 1000360588 LESMANIA  BINTI  NAWAWI AHMAD
55 1000360789 ELIS SURYANI  BINTI  MADHAB SUHERMAN
56 1000361016 YANA  BIN  WARBA
57 1000361019 SAERI  BINTI  KAMISA



ANALISA BIAYA NIKAH BERDIMENSI RUANG DAN WAKTU


ANALISA BIAYA NIKAH BERDIMENSI RUANG DAN WAKTU
Oleh : Ali Wahyuddin, S.Ag

 terkadang rasa kecewa yang mendalam disebabkan oleh harapan diri yang terlalu tinggi terhadap sesuatu” Kalimat bijak ini serasa tepat untuk menggambarkan perasaan para penghulu KUA seluruh Indonesia terhadap peraturan baru biaya nikah yang baru berjalan sebelas bulan ini. Pro dan kontra atas program kebijakan pemerintah menjadi hal lumrah akan tetapi bila mendatangkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikan masalah bukanlah sebuah peraturan yang memihak kepada masyarakat. Awal tulisan ini dimulai dari analisa kebijakan menerapkan biaya gratis yang menjadi jargon pemerintah agar dipandang pro rakyat dengan kurang mempertimbangkan aspek lain dari akibat kebijakan tersebut terkait dengan pelayanan publik hingga analisis terhadap mekanisme PNBP yang perlu diakselerasikan kembali karena yang selama ini dilakukan banyak mengalami sumbatan.   
Tarif Pelayanan Publik.
Apakah pelayanan nikah tergolong kepada Pelayanan publik, sudah tentu karena melihat definisi pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Terkait dengan biaya pelayanan publik sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2009 dalam pasal 31 dijelaskan ada dua model tarif/biaya pelayanan publik. Pertama: biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggungjawab negara dengan seluruh biaya dibebankan kepada negara dengan syarat apabila diwajibkan dalam peraturan perundangan-undangan. Kedua : biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dibebankan kepada penerima pelayanan publik. Dalam penjelasan terkait dengan pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan publik yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang biaya pelayanannya dibebankan kepada negara antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.
Bila pelayanan tersebut menjadi kewajiban negara maka biaya sepenuhnya ditanggung negara alias gratis, sedangkan bila bukan tanggungjawab negara maka bertarif tertentu dengan asumsi bahwa negara belum sanggup untuk memenuhi semua biaya pelayanan tersebut. Jadi sudah jelas bahwa pelayanan nikah bukan termasuk pada pelayanan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga biaya pelayanan dibebankan kepada masyarakat pengguna layanan atau tidak gratis. Kesimpulan ini menjadi ambivalen ketika PP biaya nikah menetapkan 2 tarif berbeda dengan membedakan tempat dilangsungkannya pelayan publik, bila dikantor gratis dan bila diluar kantor berbayar. Sebuah logika yang tidak memberikan kepastian hukum, kesamaan hak, persamaan perlakuan yang merupakan asas dari pelayanan publik itu sendiri.
Administrasi Kependudukan
Penunjukan KUA Kecamatan sebagai instansi pelaksana yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting tertuang dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Disebutkan bahwa untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
Yang menjadi sorotan utama terkait dengan pembahasan ini adalah munculnya pasal 79A yang masuk dalam UU No,24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari UU adminduk yang menyatakan bahwa “ pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”, namun dijelaskan pula dalam pasal 87A bahwa pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN.
Dikaitkan dengan apa yang diuraikan diatas dalam UU pelayanan publik, apakah seluruh rangkaian pencatatan administrasi kependudukan ini seluruhnya diluar KTP dan Akte Kelahiran sudah menjadi pelayanan publik yang menjadi kewajiban negara sehingga harus dibiayai negara dan digratiskan kepada masyarakat ? ...
Bila itu yang terjadi, maka apakah dalam pencatatan nikah yang hingga saat ini masih terjadi dikotomi antara non Agama Islam yang dicatat di Kantor Catatan Sipil yang sepenuhnya tunduk pada UU adminduk ini, dan pencatatan nikah bagi warga beragama Islam yang dilaksanakan  pada KUA Kec yang  tunduk pada Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk  juga harus digratiskan ?.........
UU Pencatatan Nikah
Kewajiban dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam pencatatan perkawinan diatur dalam UU no. 22 Tahun 1946. Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam artikel ini terkait biaya nikah, dapat disimak dalam pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa : “seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama, dan mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan Menteri Agama”.
Sejak dahulu hingga sebelum terbitnya PP No. 48 Tahun 2014 regulasi biaya pencatatan nikah tetap menyebutkan angka besaran pencatatan nikah walaupun nominalnya berubah-ubah dari Rp.10.000 hingga mencapai Rp. 30.000,- sebagaimana amanat Undang-undang. Adapun yang digratiskan adalah bagi mereka yang bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu baru bisa bebas bea. Sangat mengherankan ketika amanat UU tersebut kemudian dibiaskan dengan sekat ruang dan waktu yang membedakan tarif pelayanan publik yang tentunya dalam undang-undang pelayanan publik sendiri tidak ada. Bila nikah di Kantor KUA pada jam dan hari kerja maka gratis, diluar jam kerja dan pada hari libur walau tempat di KUA tetap dikenakan tarif. Nikah diluar Kantor KUA pada jam kerja atau diluar jam kerja atau pada hari libur dikenakan tarif, sementara yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dapat bebas bea.
Beragam aturan ini dengan sekat ruang dan waktu ini yang menimbulkan kesan tidak profesional, tidak memberikan kepastian serta tidak adanya persamaan perlakuan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan. Selama ini saya tidak pernah menemukan aturan yang dibatasi oleh ruang dan waktu ini dalam layanan publik di instansi lain sehingga wajar kalau kemudian ada yang menyimbulkan bahwa pemerintah yang menerbitkan PP no. 48 tahun 2014 yang kemudian disempurnakan menjadi PP No. 19 Tahun 2015 ini tidak membahasnya secara matang dan berpotensi melanggar aturan yang lebih tinggi.  
Alangkah baiknya polemik ini diakhiri dengan menentukan tarif yang pantas untuk layanan nikah di Kantor KUA lebih rendah dibandingkan dengan tarif pelayanan di luar kantor KUA dan tetap memberikan peluang gratis bagi yang tidak mampu dengan membawa Surat Keterangan tidak mampu baik dilaksanakan di KUA maupun diluar KUA. Setidaknya besaran tarif layanan di kantor KUA dihitung sekiranya cukup untuk membayar Jasa profesi bagi penghulu yang membimbing pelaksanaan akan nikah,  sementara ketika pelaksanaan diluar KUA penghulu selain mendapatkan jasa profesi juga mendapatkan biaya transportasi.
Skema PNBP-NR
Biaya nikah yang disetorkan ke Bandahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara menggunakan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga memungkinkan 80% dari setoran tersebut dapat digunakan kembali oleh instansi untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam DIPA.
Perlu diketahui bahwa ada 2 model PNBP. Pertama : PNBP yang setorannya terpusat, yaitu penyetoran, pencatatan, pembukuan dan pelaporannya dilaksanakan oleh kantor pusat kementarian/lembaga dan penggunaan dananya dialokasikan pada kantor-kantor daerah. Untuk model ini pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran dirjen PBN tanpa melampirkan SSBP. Kedua : PNBP yang setorannya tidak terpusat, yaitu penyetoran, pencatatan, pembukuan dan pelaporan dilaksanakan oleh masing-masing kantor/instansi dan dapat langsung dipergunakan.
Model PNBP inilah yang perlu difahami oleh penghulu yang seringkali berteriak dan bertanya-tanya kenapa pencairannya selalu terlambat dan lama karena PNBP yang dilaksanakan saat ini adalah midel PNBP yang setorannya terpusat sehingga teknis pencairannya kembali harus menunggu terbitnya surat Edaran dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Tidak seperti PNBP sebelum PP ini yang menggunakan model PNBP tidak terpusat dan dikelola oleh masing-masing daerah dan dapat dipergunakan kapan saja selama pagu anggaran di DIPA  mencukupi.
Kenapa mekanisme PNBP terpusat yang diambil oleh Kementerian Agama dalam penyetoran dan penggunaan biaya nikah ini, dilatarbelakangi konsep subsidi silang antara daerah yang gemuk dan daerah yang kurus agar sama-sama merasakan manfaat dari keduanya. Yang dimaksudkan adalah antara daerah yang banyak peristiwa nikahnya dengan tipologi A,B dan C bisa membantu daerah yang bertipologi D1 dan D2. Setoran biaya nikah ditetapkan sama untuk semua tipe sedangkan pengambalian dananya dibagi variatif berdasarkan tipologi KUA. Semakin besar tipologinya mendapatkan pengembalian yang lebih besar.
Namun pada tataran pelaksanaanya ternyata banyak mengalami hambatan, terutama karena pagu penggunaan kembali ditetapkan berdasarkan lingkup kabupaten/kota dengan tetap memperhitungkan besaran setoran dari wilayah tersebut. Memungkinkan akan terjadinya pemerataan atas konsep yang digagas pencetus ide ini bila dalam satu kabupaten kota lebih banyak terdapat KUA yang bertipologi A,B dan C dibbandingkan dengan yang bertipologi D1 dan D2. Yang banyak terjadi adalah dalam satu kabupaten/kota terutama diluar jawa malah lebih banyak tipologi D1 dan D2 dibandingkan dengan tipologi lainnya. Untuk pulau jawa yang rata-rata bertipologi A,B,C saja konsep ini relatif aman dilaksanakan, akan tetapi karena pencairan harus menunggu terbitnya SE dirjan PB maka kendala yang terjadi adalah keterlambatan pencairan dan tidak dapat dicairkan setiap bulan.
Menurut hemat penulis, alangkah baiknya model PNBP ini dikembalikan saja kepada model PNBP tidak terpusat. Dengan model ini maka setoran dari catin dapat langsung ke kas negara dengan menggunakan SSBP atau dengan rekening penampung di Bendahara penerimaan Kabupaten/Kota kemudian disetorkan ke kas negara dengan SSBP, penggunaan kembali dananya bisa dilakukan lebih cepat  sehingga tidak merampas hak-hak para penghulu yang akan menerima dana tersebut setelah merampungkan pekerjaannya.
Adapun solusi untuk daerah dengan tipologi D1 dan D2 yang membutuhkan biaya lebih tinggi karena keadaan geografisnya, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan menerapkan tarif biaya  lebih tinggi. Sangat sulit untuk menentukan satu tarif untuk semua wilayah di Indonesia kerena kondisi geografisnya dan nilai inflasi yang berbeda. Seharusnya biaya nikah ditetapkan berdasarkan tipologi KUA agar penggunaannya kembali mencukupi kebutuhan di daerah tersebut. Minimalnya terbagi dalam 2 kategori saja, tipologi A,B dan C  satu tarif dan tarif berbeda untuk tipologi D1, D2. Diharapkan dengan model biaya seperti ini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi para penghulu yang melayani masyarakat pengguna layanan KUA. Semoga menjadi bahan pemikiran bagi pengambil kebijakan untuk bahan revisi Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama.
(penulis adalah Kepala KUA Kec. Gunungjati Kab Cirebon dan Wakil Sekretaris APRI Jawa Barat)   

BPIH 2015 PER EMBARKASI HAJI


Gunungjati (27/05/2015) Pemerintah pada tanggal 25 Mei 2015 telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1436H/2015M. Dibandingkan dengan BPIH tahun sebelumnya, besaran rata-rata tahun ini 2.717 US$ mengalami penurunan sebesar 502 US$ dengan perincian  sebagai berikut :

EMBARKASI
BPIH 2015
BPIH 2014
SELISIH
ACEH
2.401
2.932,9
531
MEDAN
2.404
2.978,9
574
BATAM
2.556
3.043,9
487
PADANG
2.561
3.016,9
455
PALEMBANG
2.623
3.070,9
447
JAKARTA
2.626
3.211,9
585
SOLO
2.769
3.231,9
462
SURABAYA
2.801
3.308,9
507
BANJARMASIN
2.924
3.422,9
498
BALIKPAPAN
2.926
3.433,9
507
MAKASSAR
3.055
3.496,9
441
LOMBOK
2.962
3.471,9
509
RATA-RATA
2.717
3.218,48
502


PMK 57 TAHUN 2015 MEREVISI BESARAN UANG MAKAN PNS

Bagi temen-temen yang masih bertanya kenapa uang makan PNS nilainya terkoreksi 5000 dari jumlah semula yang telah kami beritakan di UANG MAKAN PNS NAIK 40% sebagaimana diatur dalam PMK No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan 2015, maka jawabannya adalah karena telah terbitnya PMK No. 57/PMK.02/2015 taanggal 18 Maret 2015 yang merevisi PMK No. 53 tersebut dengan nilai sebagai berikut :
tentunya nilai tersebut belum dipotong pajak. OK. 


SE-13/PB/2015 PENCAIRAN PNBP 2015 TAHAP-1

Gunungjati (07/05/2015); Surat yang sangat ditunggu oleh para penghulu yang merupakan kunci dari pencairan honorarium pelaksanaan akad nikah dan transport yaitu surat edaran Dirjen Perbendaharaan sudah diterbitkan, Semoga dalam pelaksanaan pencairannya tidak menyisakan polemik lagi terutama di Jawa Barat, pembayaran transport seluruhnya dapat dibayar PER-PERISTIWA.  silahkan unduh di link dibawah ini SE-13/PB/2015

PP NO.19 TAHUN 2015 PNBP KEMENTERIAN AGAMA

Gunungjati; 27/04/2015; Telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yaitu PP nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama, PP ini bagi perguruan Tinggi Agama adalah mengganti PP No. 47 Tahun 2004, sedangkan bagi Kantor Urusan Agama, PP ini adalah penguatan dari PP no. 48 Tahun 2014 dengan redaksi dan besaran yang sama tanpa ada perubahan sedikitpun. Selengkapnya silahkan unduh disini 

TATACARA SHALAT GERHANA

Eramuslim.com; Tidak ada satu kejadian di antara sekian banyak kejadian yang ditampakkan Allah Subhanahu wa Ta’aladi hadapan hamba-Nya, melainkan agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kekuasaan yang Allah tampakkan tersebut. Yang pada akhirnya, kita dituntut untuk selalu mawas diri dan melakukan muhasabah.
Di antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta’ala itu, ialah terjadinya gerhana. Sebuah kejadian besar yang banyak dianggap remeh manusia. Padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam justru memperingatkan umatnya untuk kembali ingat dan segera menegakkan shalat, memperbanyak dzikir, istighfar, doa, sedekah, dan amal shalih tatkala terjadi peristiwa gerhana. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam sabdanya :
“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Oleh karena itu, bila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, shalat dan bersedekahlah.”(Muttafaqun ‘alaihi)
PENGERTIAN GERHANA
Dalam istilah fuqaha dinamakan kusûf. Yaitu hilangnya cahaya matahari atau bulan atau hilang sebagiannya, dan perubahan cahaya yang mengarah ke warna hitam atau gelap. Kalimat khusûf semakna dengan kusûf. Ada pula yang mengatakan kusûf adalah gerhana matahari, sedangkan khusûf adalah gerhana bulan. Pemilahan ini lebih masyhur menurut bahasa. [1] Jadi, shalat gerhana, ialah shalat yang dikerjakan dengan tata cara dan gerakan tertentu, ketika hilang cahaya matahari atau bulan atau hilang sebagiannya.

HUKUM SHALAT GERHANA
Jumhur ulama’ berpendapat, shalat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Abu ‘Awanah Rahimahullah menegaskan wajibnya shalat gerhana matahari. Demikian pula riwayat dari Abu Hanifah Rahimahullah, beliau memiliki pendapat yang sama. Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa beliau menempatkannya seperti shalat Jum’at. Demikian pula Ibnu Qudamah Rahimahullah berpendapat, bahwa shalat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. [2]
Adapun yang lebih kuat, ialah pendapat yang mengatakan wajib, berdasarkan perintah yang datang dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Imam asy-Syaukani juga menguatkan pendapat ini. Demikian pula Shiddiq Hasan Khân Rahimahullah dan Syaikh al-Albâni Rahimahullah. [3] Dan Syaikh Muhammad bin Shâlih ‘Utsaimin Rahimahullah berkata: “Sebagian ulama berpendapat, shalat gerhana wajib hukumnya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam (jika kalian melihat, maka shalatlah—muttafaqun ‘alaih).
Sesungguhnya, gerhana merupakan peristiwa yang menakutkan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallamberkhutbah dengan khutbah yang agung, menjelaskan tentang surga dan neraka. Semua itu menjadi satu alasan kuat wajibnya perkara ini, kalaupun kita katakan hukumnya sunnah tatkala kita melihat banyak orang yang meninggalkannya, sementara Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sangat menekankan tentang kejadian ini, kemudian tidak ada dosa sama sekali tatkala orang lain mulai berani meninggalkannya. Maka, pendapat ini perlu ditilik ulang, bagaimana bisa dikatakan sesuatu yang menakutkan kemudian dengan sengaja kita meninggalkannya? Bahkan seolah hanya kejadian biasa saja? Dimanakah rasa takut?
Dengan demikian, pendapat yang mengatakan wajib, memiliki argumen sangat kuat. Sehingga jika ada manusia yang melihat gerhana matahari atau bulan, lalu tidak peduli sama sekali, masing-masing sibuk dengan dagangannya, masing-masing sibuk dengan hal sia-sia, sibuk di ladang; semua itu dikhawatirkan menjadi sebab turunnya adzab Allah, yang kita diperintahkan untuk mewaspdainya. Maka pendapat yang mengatakan wajib memiliki argumen lebih kuat daripada yang mengatakan sunnah. [4]
Dan Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin pun menyatakan, “Jika kita mengatakan hukumnya wajib, maka yang nampak wajibnya adalah wajib kifayah.”
Adapun shalat gerhana bulan, terdapat dua pendapat yang berbeda dari kalangan ulama.
Pendapat pertama. Sunnah muakkadah, dan dilakukan secara berjama’ah seperti halnya shalat gerhana matahari. Demikian ini pendapat Imam asy- Syâfi’i, Ahmad, Dawud Ibnu Hazm. Dan pendapat senada juga datang dari ‘Atha, Hasan, an-Nakha`i, Ishâq dan riwayat dari Ibnu ‘Abbas Radhiallahu’anhu. [5] Dalil mereka:
“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Oleh karena itu, bila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah sampai terang kembali.” (Muttafqun ‘alaihi).
Pendapat kedua. Tidak dilakukan secara berjama’ah. Demikian ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Mâlik. [6] Dalilnya, bahwa pada umumnya, pelaksanaan shalat gerhana bulan pada malam hari lebih berat dari pada pelaksanaannya saat siang hari. Sementara itu belum ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menunaikannya secara berjama’ah, padahal kejadian gerhana bulan lebih sering dari pada kejadian gerhana matahari.
Manakah pendapat yang kuat? Dalam hal ini, ialah pendapat pertama, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kepada umatnya untuk menunaikan keduanya tanpa ada pengecualian antara yang satu dengan lainnya (gerhana matahari dan bulan). [7]
Sebagaimana di dalam hadits disebutkan, “Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam keluar menuju masjid, kemudian beliau berdiri, selanjutnya bertakbir dan sahabat berdiri dalam shaf di belakangya.”(Muttafaqun ‘alaihi)
Ibnu Qudamah Rahimahullah juga berkata, “Sunnah yang diajarkan, ialah menunaikan shalat gerhana berjama’ah di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, walaupun boleh juga dilakukan sendiri-sendiri,namun pelaksanaannya dengan berjama’ah lebih afdhal (lebih baik). Karena yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ialah dengan berjama’ah. Sehingga, dengan demikian, sunnah yang telah diajarkan ialah menunaikannya di masjid.” [8]

WAKTU SHALAT GERHANA
Shalat dimulai dari awal gerhana matahari atau bulan sampai gerhana tersebut berakhir. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, “Oleh karena itu, bila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah sampai kembali terang.” (Muttafaqun ‘alaihi).
KAPAN GERHANA DIANGGAP USAI?
Shalat gerhana matahari tidak ditunaikan jika telah muncul dua perkara, yaitu (1) terang seperti sediakala, dan (2) gerhana terjadi tatkala matahari terbenam. Demikian pula halnya dengan shalat gerhana bulan, tidak ditunaikan jika telah muncul dua perkara, yaitu (1) terang seperti sediakala, dan (2) saat terbit matahari. [9]

AMALAN YANG DIKERJAKAN KETIKA TERJADI GERHANA
1.      Memperbanyak dzikir, istighfar, takbir, sedekah dan amal shalih. Sebagaimana sabda NabiShallallahu ‘alaihi wa Sallam,“Oleh karena itu, bila kaliannya melihat, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, shalat dan bersedekahlah.” (Muttafaqun ‘alaihi)
2.      Keluar menuju masjid untuk menunaikan shalat gerhana berjama’ah, sebagaimana disebutkan dalam hadits,“Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam keluar menuju masjid, kemudian beliau berdiri, selanjutnya bertakbir dan sahabat berdiri dalam shaf di belakangnya.” (Muttafaqun ‘alaihi)
3.      Wanita keluar untuk ikut serta menunaikan shalat gerhana, sebagaimana dalam hadits Asma’ binti Abu Bakr Radhiallahu’anhuma berkata,“Aku mendatangi ‘Aisyah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tatkala terjadi gerhana matahari. Aku melihat orang-orang berdiri menunaikan shalat, demikian pula ‘Aisyah aku melihatnya shalat.” (Muttafaqun ‘alaihi) Jika dikhawatirkan akan terjadi fitnah, maka hendaknya para wanita mengerjakan shalat gerhana ini sendiri-sendiri di rumah mereka berdasarkan keumuman perintah mengerjakan shalat gerhana.
4.      Shalat gerhana (matahari dan bulan) tanpa adzan dan iqamah, akan tetapi diseru untuk shalat pada malam dan siang dengan ucapan “ash-shalâtu jâmi’ah” (shalat akan didirikan), sebagaimana disebutkan dalam hadits Abdullah bin ‘Amr Radhiallahu’anhuma, ia berkata: Ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam diserukan “ash-shalatu jâmi’ah” (sesungguhnya shalat akan didirikan). (HR Bukhâri)
5.      Khutbah setelah shalat, sebagaimana disebutkan dalam hadits, ‘Aisyah Radhiallahu’anha berkata: Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, tatkala selesai shalat, dia berdiri menghadap manusia lalu berkhutbah. (HR Bukhâri)

TATA CARA SHALAT GERHANA
Tidak ada perbedaan di kalangan ulama, bahwa shalat gerhana dua raka’at. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat dalam hal tata cara pelaksanaannya. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat yang berbeda.
Pendapat pertama. Imam Mâlik, Syâfi’i, dan Ahmad, mereka berpendapat bahwa shalat gerhana ialah dua raka’at. Pada setiap raka’at ada dua kali berdiri, dua kali membaca, dua ruku’ dan dua sujud. Pendapat ini berdasarkan beberapa hadits, di antaranya hadits Ibnu ‘Abbas Radhiallahu’anhu, ia berkata,“Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam , maka beliau shalat dan orang-orang ikut shalat bersamanya. Beliau berdiri sangat lama (seperti) membaca surat al-Baqarah, kemudian ruku’ dan sangat lama ruku’nya, lalu berdiri, lama sekali berdirinya namun berdiri yang kedua lebih pendek dari berdiri yang pertama, kemudian ruku’, lama sekali ruku’nya namun ruku’ kedua lebih pendek dari ruku’ pertama.” (Muttafaqun ‘alaihi).
Hadits kedua, dari ‘Aisyah Radhiallahu’anha, ia berkata, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah melaksanakan shalat ketika terjadi gerhana matahari. Rasulullah berdiri kemudian bertakbir kemudian membaca, panjang sekali bacaannya, kemudian ruku’ dan panjang sekali ruku’nya, kemudian mengangkat kepalanya (i’tidal) seraya mengucapkan: “Sami’allahu liman hamidah,” kemudian berdiri sebagaimana berdiri yang pertama, kemudian membaca, panjang sekali bacaannya namun bacaan yang kedua lebih pendek dari bacaan yang pertama, kemudian ruku’ dan panjang sekali ruku’nya, namun lebih pendek dari ruku’ yang pertama, kemudian sujud, panjang sekali sujudnya, kemudian dia berbuat pada raka’at yang kedua sebagimana yang dilakukan pada raka’at pertama, kemudian salam…” (Muttafaqun ‘alaihi).
Pendapat kedua. Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat gerhana ialah dua raka’at, dan setiap raka’at satu kali berdiri, satu ruku dan dua sujud seperti halnya shalat sunnah lainnya. Dalil yang disebutkan Abu Hanifah dan yang senada dengannya, ialah hadits Abu Bakrah, ia berkata:
“Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam , maka Rasulullah keluar dari rumahnya seraya menyeret selendangnya sampai akhirnya tiba di masjid. Orang-orang pun ikut melakukan apa yang dilakukannya, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam shalat bersama mereka dua raka’at.” (HR Bukhâri, an-Nasâ‘i)
Dari pendapat di atas, pendapat yang kuat ialah pendapat pertama (jumhur ulama’), berdasarkan beberapa hadits shahih yang menjelaskan hal itu. Karena pendapat Abu Hanifah Rahimahullah dan orang-orang yang sependapat dengannya, riwayat yang mereka sebutkan bersifat mutlak (umum), sedangkan riwayat yang dijadikan dalil oleh jumhur (mayoritas) ulama adalah muqayyad. [10]
Syaikh al-Albâni Rahimahullah berkata, [11] “Ringkas kata, dalam masalah cara shalat gerhana yang benar ialah dua raka’at, yang pada setiap raka’at terdapat dua ruku’, sebagaimana diriwayatkan oleh sekelompok sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dengan riwayat yang shahih”. Wallahu a’lam.

Ringkasan tata cara shalat gerhana sebagai berikut.
1.      Bertakbir, membaca doa iftitah, ta’awudz, membaca surat al-Fâtihah, dan membaca surat panjang, seperti al-Baqarah.
2.      Ruku’ dengan ruku’ yang panjang.
3.      Bangkit dari ruku’ (i’tidal) seraya mengucapkan: sami’allahu liman hamidah.
4.      Tidak sujud (setelah bangkit dari ruku’), akan tetapi membaca surat al-Fatihah dan surat yang lebih ringan dari yang pertama.
5.      Kemudian ruku’ lagi dengan ruku’ yang panjang, hanya saja lebih ringan dari ruku’ yang pertama.
6.      Bangkit dari ruku’ (i’tidal) seraya mengucapkan: sami’allahu liman hamidah.
7.      Kemudian sujud, lalu duduk antara dua sujud, lalu sujud lagi.
8.      Kemudian berdiri ke raka’at kedua, dan selanjutnya melakukan seperti yang dilakukan pada raka’at pertama.
Demikian secara ringkas penjelasan tentang shalat gerhana, semoga bermanfaat.
Washallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala ‘alihi washahbihi ajma’in.

Marâji’:
1.      Al-Mughni.
2.      Ar-Raudhah an-Nadiyah.
3.      Asy-Syarhul-Mumti’.
4.      Bidayatul-Mujtahid.
5.      Irwâ‘ul Ghalil.
6.      Raudhatuth-Thalibin.
7.      Shahîh Fiqih Sunnah.
8.      Tamamul-Minnah, dan lain-lain.
Catatan Kaki:
1.      Lisanul-‘Arab, Kasyful Qanna’, 2/60.
2.      Al- Mughni, Ibnu Qudamah, 3/330.
3.      Fathul-Bâri (2/612), Tamamul-Minnah (261), ar-Raudhah an-Nadiyah (156).
4.      Syarhul-Mumti’, 5/237-240.
5.      Al- Umm (1/214), al- Mughni (2/420), al- Inshaf (2/442), Bida yatul- Mujtahid (1/160), danMuhalla (5/95).
6.      Ibnu Abidin (2/183) dan Bidayatul-Mujtahid (1/312).
7.      Shahîh Fiqih Sunnah, 1/433.
8.      Al-Mughni, 3/323.
9.      Al-Mughni (3/427), Raudhatuth-Thalibin (2/87).
10.  Shahîh Fiqih Sunnah, 1/437.
11.  Irwâ‘ul Ghalil, 3/132
sumber:http://www.scribd.com/doc/9987281/Tatacara-Shalat-Gerhana

dikutip secara lengkap sumber dari : http://www.eramuslim.com/shalat/adi-nurcahyo-tatacara-shalat-gerhana.htm#.VRacatKUdMg

Untuk yang membutuhkan contoh teks khutbah gerhana silahkan kunjungi : http://www.bekaldakwah.com/2014/10/contoh-khutbah-gerhana-bulan-atau.html
Copyright © 2011-2099 KUA GUNUNGJATI - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger