IKUTI KURSUS PRANIKAH BAGI PASANGAN CALON YANG AKAN MENIKAH SETIAP HARI RABU - CEK BUKU NIKAH ANDA DI http://simkah.kemenag.go.id/infonikah atau klik SIMKAH ONLINE - NIKAH DI KANTOR BEBAS BEA- NIKAH DI LUAR KUA RP.600.000 DISETOR KE BANK - TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

KMA 8 DAN 9 TAHUN 2016 TATA NASKAH DINAS KEMENAG DAN KODE JABATAN

Perubahan aturan tata naskah dinas di Kementerian Agama Republik Indonesia telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 9 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama. selengkapnya dapat diunduh disini 

Download juga KMA No. 8 Tahun 2016 tentang Kode Jabatan, akronim dan singkatan pada Kementerian Agama disini 

FATWA MUI NO 6 TH 2016 TENTANG GAFATAR SESAT

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa sesat terkait dengan GERAKAN FAJAR NUSANTARA pada tanggal 3 Februari 2016 dengan nomor fartwa 06 tahun 2016, selengkapnya silahkan donlod disini 

BESARAN TUKIN KEMENAG TERBARU

telah terbit Peraturan Presiden nomer 14 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama  yang ditandatangani presiden pada tanggal 28 Desember 2015 dan berlaku mulai 01 November 2015sebagaimana disebup pada pasal 5. selengkapnya silahkan unduh disini.  

PERPRES KEMENTERIAN AGAMA

bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja Periode tahun 2014 – 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama;

Isi Perpres No. 83 Tahun 2015 sepenuhnya dapat dibaca di link disini

PERATURAN CUTI PNS

Peraturan yang mengatur Cuti Pegawai Negeri Sipil atau PNS sampai saat ini masih menggunkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Jenis Cuti Pegawai Negeri Sipil atau PNS
Berdasarkan  Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976, cuti PNS terdiri dari : a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting ; dan f. Cuti diluar tanggungan Negara.

Cuti Tahunan
Ketentuan tentang Cuti Tahunan, yakni
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
(3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
(4) Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(6) Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
Namun, berdasarkan pasal 7 dinyatakan bahwa (1) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. (2) Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.
Khusus Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan (Pasal 8).

Cuti Besar
Ketentuan tentang Cuti Besar yakni
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan;
(2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
(3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(5) Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.
Namun, sesuai Pasal 11 Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi.

Cuti Sakit  
Ketentuan Tentang Cuti Sakit  adalah
1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
2) Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.
3) Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
4) Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
5) Surat keterangan dokter antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
7) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
8) Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan atau ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
9) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10)  Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. Untuk mendapatkan cuti sakit mengalami gugur kandungan, Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
11) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.
12) Selama menjalankan cuti sakit, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi..
13) Cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari cukup dicatat oleh pejabat yang mengurus kepegawaian. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Cuti Bersalin
Ketentuan Cuti Bersalin yakni
1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin.
2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
3) Lamanya cuti-cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
4) Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
6) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
7) Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Cuti Karena Alasan Penting
Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti karena :
a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hakhak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
c. melangsungkan perkawinan yang pertama;
d. alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.
Ketentuan Cuti Karena Alasan Penting  
1) Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting;
2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.
3) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
4) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
5) Dalam hal yang mendesak, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka pejabat yang tertinggi ditempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
6) Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti oleh pejabat yang memberikan izin sementara.
7) Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
8) Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh (kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi)

Cuti Di Luar Tanggungan Negara
Ketentuan Cuti Di Luar Tanggungan Negara, yakni
1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
2) Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
3) Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya.
4) Cuti diluar tanggungan Negara mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
5) Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti diluar tanggungan Negara dengan segera dapat diisi.
6) Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya.
7) Cuti diluar tanggungan Negara, hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara.
8) Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
9) Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.
10) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11) Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, maka: a. apabila ada lowongan ditempatkan kembali ; b. apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain ; c. Apabila penempatan dimaksud dalam huruf b tidak mungkin, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan Lain terkait Cuti PNS, yakni Sesuai Pasal 32 (1) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak dan sesuai  Pasal 34 yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah menganggap perlu, segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil dapat ditangguhkan.

Selengkapnya tentang peraturan Cuti silahkan unduh di link disini 

KEGIATAN HAB 70 KEMENAG KAB CIREBON

Gunungjati (23/12/2015); Dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti (HAB) KEMENTERIAN AGAMA ke 70 yang jatuh pada tanggal 03 JANUARI 2016 maka diharapkan semua PNS/ASN Kementerian Agama di Kecamatan Gunungjati mengikuti kegiatan sebagaimana tertera dalam surat ini. Terima kasih

TAHAP 5 PENCAIRAN PNBP 2015

Menutup tahun Anggaran 2015 telah terbit surat edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor SE-52/PB/2015 tertanggal 14 Desember 2015 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktoran Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Tahap V tahun Anggaran 2015. Selengkapnya silahkan unduh disini 

TAHAP 4 PENCAIRAN PNBP 2015

Telah terbit surat edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor SE-47/PB/2015 tertanggal 27 November 2015 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktoran Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Tahap IV tahun Anggaran 2015. Selengkapnya silahkan unduh disini.

JABATAN KEPALA KUA KEMBALI KE STRUKTURAL

Gunungjati, 29/10/2015; Polemik jabatan penghulu bagi kepala KUA telah menemui titik
terang dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor : DJ.II/PW.01/2734/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang status jabatan penghulu dan Kepala KUA Kecamatan.
Dijelaskan dalam point 5 bahwa terkait dengan penghulu fungsional yang diangkat menjadi kepala KUA kecamatan agar diberhentikan sementara dari jabatan fungsional penghulu.
Bagi temen-temen kepala Kua khususnya di Provinsi Jawa Barat yang selama ini memegang jabatan Penghulu dengan tugas tambahan sebagai kepala KUA maka berita ini bukan hal yang menggembirakan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :
Pertama, tunjangan kinerja yang selama ini dihitung berdasarkan grading penghulu sesuai dengan tingkatannya yaitu penghulu pertama grade 8, penghulu muda grade 9 dan penghulu madya grade 11 akan disamakan semua menjadi kepala KUA dengan grade 8. Ini pasti akan menimbulkan kesenjangan dalam pola kerja antara kepala KUA, penghulu dan Penyuluh dikarenakan kepala KUA dengan jabatan struktural dan tanggungjawab yang lebih besar mendapatkan grading yang lebih rendah dibandingkan dengan penghulu dan penyuluh dengan beban kerja lebih ringan tapi grade yang lebih tinggi.
Kedua, Kenaikan pangkat kepala Kua yang mendapat tugas tambahan sebagai penghulu selama ini naik pangkatnya menggunakan angka kredit dan bisa terus naik sampai tingkatan yang tertinggi, namun dengan kembali ke struktural maka kenaikan pangkatnya reguler setiap 4 tahun dan ada batasan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir yang dimilikinya. Pegawai dengan pendidikan terakhir S1 akan berhenti pangkatnya di level III-D dan ketika akan ke IV-a harus memiliki pendidikan pasca sarjana atau Ujian dinas.
 Ketiga, Tunjangan jabatan yang diterima bisa memilih mana yang terbesar antara tunjangan struktural eselon IVB atau tunjangan fungsional penyuluhnya. Bagi kepala KUA yang menjabat penghulu Madya tunjangan penghulu Madya yang dibayarkan karena lebih besar dari tunjangan struktural eselon IVB nya. Tentunta hal ini sudah tidak akan ada lagi setelah aturan baru ini diberlakukan.

Segala aturan yang diberlakukan hendaknya banyak mempertimbangkan kondisi yang akan timbul dilapangan akibat kesenjangan antara tugas jabatan dan penghasilam yang diperoleh sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selengkapnya surat edaran dirjen bisa diunduh disini. Semoga bermanfaat.

update terbaru. Surat Edara Sekretaris Jendral Kementerian Agama No. BII/2/KP.02.3/00245/2016 tanggal 12 Januari 2016.









TAHAP 3 PENCAIRAN PNBP 2015

Telah terbit untuk Tahapan pencairan yang ke 3. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE.35/PB/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PNBP pada Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Tahap III Tahun Anggaran 2015. Selengkapnya silahkan unduh disini.

Copyright © 2011-2099 KUA GUNUNGJATI - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger