SELAMAT HARI JADI KABUPATEN CIREBON TANGGAL 04 APRIL - GERHANA BULAN TOTAL AKAN TERJADI TANGGAL 04 APRIL 2015 - TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

DAFTAR JAMAAH HAJI KHUSUS YANG BERHAK LUNASI BPIH

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) akan membuka pelunasan BPIH bagi jamaah haji khusus mulai 24 Maret – 2 April mendatang. Lantas siapa saja yang berhak melakukan pelunasan? Berdasarkan pemberitahuan resmi Ditjen PHU sebagaimana tertera dalam laman resmi haji.kemenag.go.id, mereka yang berhak melakukan pelunasan adalah calon jamaah haji khusus dengan kriteria sebagai berikut: 1. Belum pernah menunaikan ibadah haji; 2. Telah berusia 18 tahun (terhitung per 1 Maret 2015) atau telah menikah; 3. jamaah lunas tunda/gagal berangkat tahun 1435H/2014M yang telah membayarkan pengembalian BPIH Khusus ke rekening Menteri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 hari kalender sejak pelaksanaan wukuf (3 November 2014); 4. jamaah lunas tunda/gagal berangkat tahun 143hH/2013M dan tahun 1435H/2014M yang telah membayarkan pengembalian BPIH Khusus ke rekening Menteri Agama (sesuai Keputusan Dirjen Nomor D/53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/663 Tahun 2014 tentang Pengembalian BPIH Khusus Jemaah Haji Khusus Lunas Tunda/Gagal Berangkat Tahun 1434H/2013M dan 1435H/2014M). Apabila masih terdapat sisa kuota pada akhir pelunasan, maka pelunasan diperpanjang pada tahap berikutnya dengan ketentuan: 1. Jemaah haji yang tidak dapat melunasi pada tahap pertama karena gagal sistem; 2. Jemaah haji yang sudah pernah menunaukan ibadah haji yang masuk kuota tahun berjalan; 3. Penggabungan suami/istri yang dibuktikn oleh akta nikah/kartu keluarga dengan ketentuan mendaftar paling lambat sebelum 1 Januari 2014; 4. Penggabungan anak dengan orang tua yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dengan ketentuan mendaftar paling lambat sebelum 1 Januari 2014; 5. Belum pernah menunaikan ibadah haji sesuai urutan nomor porsi berikutnya dalam database SISKOHAT. Untuk mengetahui daftar jamaah haji yang berhak melakukan pelunasan, silahkan lihat Jamaah Berhak Lunas BPIH Khusus 1436H.

GERHANA BULAN TOTAL 2015

Fenomena alam Gerhana Bulan akan dapat kita saksikan pada Sabtu tanggal 04 April 2015, Fase Gerhana Sebagian mulai terjadi pukul 17:15 sampai dengan 20:45 adapun fase puncak Gerhana terjadi pukul 18:45 sampai dengan 19:06. Kepada umat muslim diharapkan menyelenggarakan shalat khusuf dan memperbanyak amalan ibadah.

PEMILIHAN PENGURUS APRI DAN POKJAHULU

Weru (17/03/2015) Regenerasi kepengurusan Pokjahulu Kabupaten Cirebon yang habis masa baktinya 20 Januari 2015 dan keinginan kuat para penghulu dan Kepala KUA untuk mewujudkan berdirinya Asosiasi Penghulu RI disingkat APRI, hari ini Selasa 17/03/2015 terselenggara bertempat di aula KUA Kecamatan Weru. Teknis pemilihan disepakati dilaksanakan dengan sistem formatur dengan komposisi 5 orang anggota. Terpilih berdasarkan mufakat, ketua APRI adalah Drs.H.Asep Ibrahim Aji, Kepala KUA Kec.Weru  sedangkan untuk pokja penghulu ditunjuk sebagai ketua H.Amirul Mukminin, MH, Penghulu KUA Panguragan. Keduanya diberi mandat untuk menyusun kelengkapan pengurus untuk segera diterbitkan surat keputusan. 

FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN ASN

Gunungjati (16/03/2015); Merujuk kepada Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat no: KW.10.1/2/KP.04.2/1360/2015 menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no : 1 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi seluruh Pegawai Negeri (ASN) dengan format sebagai sebagaimana terlampir, silahkan unduh disini 


IKRAR WAKAF DAN PERESMIAN MASJID PC PERSIS GUNUNGJATI

Klayan (15/03/2015). Kegiatan peesmian Masjid dan Sarana Pendidikan Pimpinan
Cabang Persatuan Islam Kec. Gunungjati no. 274 dan Ikrar Wakaf  berlangsung meriah dihadiri para Jamaah Persatuan Islam dan masyarakat sekitar Villa Intan II Desa Klayan. Hadir dalam kegiatan tersebut Muspika Kecamatan Gunungjati (Camat, Kapolsek, Danramil), Ketua MUI Kec, Kepala KUA dan undangan lainya. Turut hadir memberikan sambutan Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Islam Prof.Dr.KH. Maman Abdurrahman, MA, didampingi segenap pengurusnya serta donatur utama dari Saudi Arabia Muhammad bin Said Assirhani.
Mudah-mudahan dengan peresmian komplek pendidikan ini akan menambah kiprah organisasi Persatuan Islam di Kabupaten Cirebon yang sudah berdiri sejak 1923 ini semakin menunjukkan eksistensinya membangun dakwah bagi umat Islam di Cirebon dan sekitarnya. di tanah wakaf seluas 1.424 M2 ini telah berdiri sebuah masjid dan tiga lokal ruangan kelas yang akan diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs/SLTP) yang akan menerima siswa baru pada tahun pelajaran 2015-2016 . 

PROFIL DI BULLETIN BIMAS ISLAM

Gunungjati (24/02/2015). Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Redaksi Bulletin BIMAS ISLAM Edisi XXIII Januari 2015 yang telah mempublikasikan profil KUA Gunungjati pada halaman 11, Semoga hal ini menjadi penyemangat bagi rekan-rekan kami di KUA Gunungjati untuk lebih meningkatkan kinerja demi mewujudkan pelayanan lebih baik terhadap masyarakat.





ROADSHOW KABID URAIS DAN BINSYAR KANWIL JABAR

Gunungjati (04/02/2015). Kunjungan para pemangku kebijakan di bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Kanwil  Provinsi Jawa Barat dilaksanakan hari Rabu (04/02/2015), bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon di Sumber. Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala KUA dan Penghulu se Kabupaten Cirebon. Dalam kunjungannya kali ini bapak Kepala Bidang Urais didampingi oleh Kepala Seksi Kepenghuluan dan Kepala Seksi Pembinaan Syariah. Dalam uraian orasi pembinaannya kepala Bidang Urais menekankan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan dan regulasi terbaru biaya nikah yaitu PP No. 48 Tahun 2014 yang hingga saat ini masih menjadi sorotan berbagai pihak. Disamping itu pula disampaikan sosialiasi 5 budaya kerja Kementerian Agama dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Akhir kegiatan dilakukan kunjungan ke 3 sampel KUA yaitu KUA Kec. Talun, KUA Kec. Dukupuntang dan KUA Kec. Gunungjati.
Dalam arahannya ketika berkunjung ke KUA Kec. Gunungjati, kepala Bidang Urais menekankan perlunya peningkatan kinerja dengan basis tugas yang jelas dan terukur, adanya Uraian Tugas untuk  setiap pegawai , catatan kegiatan harian, SKP dan SOP serta tertib administrasi keuangan dan pelayanan masyarakat yang prima, juga upaya untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang ke Kantor Urusan Agama. 

KMA NO 207 TAHUN 2014 KURIKULUM MADRASAH

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013, disebutkan pada pasal 1, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015, kembali melaksanakan kurikulum tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015,sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.


Mensikapi adanya permendikbud tersebut pada beberapa waktu yang lalu telah diinformasikan tentang kebijakan kementerian agama bahwa pemberhentian kurikulum 2013 pada madrasah dengan mengacu pada permendikbud no. 160 tahun 2014 hanya akan diberlakukan bagi mata pelajaran umum, sedangkan untuk mata pelajaran yang menjadi kekhasan madrasah yaitu rumpun Pendidikan Agama Islam (Al-Qur’an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqh, dan SKI) dan Bahasa Arab tetap akan menggunakan Kurikulum 2013, hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah pada tanggal 31 Desember 2014. Selengkapnya tentang KMA No, 207 TAHUN 2014 SILAHKAN DOWNLOAD DI SINI

 Untuk melengkapi referensi anda memahami Peraturan Mendikbud No. 160 Tahun 2014 silahkan DOWNLOAD DI SINI
PENCAIRAN DANA DIPA YANG BERSUMBER DARI PNBP

PENCAIRAN DANA DIPA YANG BERSUMBER DARI PNBP

Pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Negara berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dalam satu tahun anggaran yakni dari Januari s.d. Desember. Sumber dana APBN dalam DIPA terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PNBP). Artikel berikut akan membahas teknis pencairan dana APBN yang bersumber dari PNBP.
PNBP yang merupakan salah satu sumber dana dalam DIPA dibedakan atas PNBP yang setorannya secara Terpusat dan PNPB yang setorannya secara Tidak Terpusat.
PNBP yang setorannya secara Terpusat:
1.  PNBP yang setorannya secara Terpusat, yaitu penyetoran, pencatatan, pembukuan dan pelaporannya dilaksanakan oleh Kantor Pusat suatu Kementerian/Lembaga Negara. Penggunaan dana dialokasikan pada kantor-kantor daerah.
2.  Untuk satker pengguna yang setorannya dilakukan secara terpusat, pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran Dirjen PBN tanpa melampirkan SSBP.
 PNPB yang setorannya secara Tidak Terpusat:
1. PNPB yang setorannya secara Tidak Terpusat, yaitu penyetoran, pencatatan, pembukuan dan pelaporannya dilaksanakan oleh masing-masing instansi/kantor dan dapat langsung dipergunakan.
2. Pencairan dana diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.
3. Satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing unit (tidak terpusat), pencairan dana harus melampirkan bukti setoran (SSBP) yang telah dikonfirmasi oleh KPPN.
 Pencairan dana DIPA yang bersumber dari PNBP tidak terpusat
Pencairan dana DIPA yang bersumber dari PNBP tidak terpusat, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
·            Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP satker yang bersangkutan dalam DIPA.
·         Khusus perguruan tinggi negeri selaku pengguna PNBP (non BHMN), sisa dana PNBP yang disetorkan pada akhir tahun anggaran ke rekening kas negara dapat dicairkan kembali maksimal sebesar jumlah yang sama pada awal tahun anggaran berikutnya mendahului diterimanya DIPA dan merupakan bagian dari target PNBP yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.
·         Sisa dana PNBP dari satker pengguna yang disetorkan ke rekening kas negara pada akhir tahun anggaran merupakan bagian realisasi penerimaan PNBP tahun anggaran berikutnya dan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan setelah diterimanya DIPA.
·            Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula:
MP = (PPP x JS) – JPS
MP = maksimum pencairan dana.             
PPP = proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan.
JS = jumlah setoran.
JPS = jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan
·           Besaran PPP untuk masing-masing satker pengguna diatur berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.
·           Satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing unit (tidak terpusat), pencairan dana harus melampirkan bukti setoran (SSBP) yang telah dikonfirmasi (divalidasi) oleh KPPN.
UP dan TUP PNBP Tidak Terpusat
1. UP/TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya menggunakan akun 825113;
2. UP dapat diberikan kepada satker pengguna sebesar 20% dari pagu dana PNBP pada DIPA maksimal sebesar Rp500.000.000,00
3.  Apabila UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan dengan memerhatikan maksimum pencairan (MP).
4. Sisa UP/TUP dana PNBP pada akhir tahun anggaran harus disetorkan ke Kas Negara, dan bila tidak disetorkan ke rekening kas negara, akan diperhitungkan pada saat pengajuan pencairan dana UP tahun anggaran berikutnya.
5.  Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/TUP PNBP oleh kuasa PA, dilakukan dengan mengajukan SPM-GU ISI atau SPM-GU NIHIL ke KPPN.
Pengajuan SPM PNBP ke KPPN
Pastikan Kode SPM yang digunakan dalam Aplikasi SPM menggunakan kode sumber dana PNBP. Dalam pengajuan SPM-TUP/GUP/LS PNBP ke KPPN, satker pengguna harus melampirkan daftar perhitungan jumlah MP sesuai dengan lampiran VIII PER-66/PB/2005
Persyaratan SPM:
·         SPM UP (menggunakan akun 825113), disertai ADK SPM
·         SPM GU ISI, menggunakan akun-akun yang diperbolehkan, dengan disertai:
1.  ADK SPM;
2.  SPTB khusus SPM GU;
3. Copy Faktur Pajak/SSP yang dilegalisasi KPA dan telah divalidasi oleh KPPN (untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak);
4.  Daftar perhitungan jumlah MP sesuai dengan lampiran VIII PER-66/PB/2005;
5.  SSBP bila ada setoran penerimaan PNBP.
·         SPM TUP, menggunakan akun-akun yang diperbolehkan dan pada potongan SPM menggunakan akun 825113 dengan disertai:
1. ADK SPM;
2. Surat Pernyataan TUP;
3. Rincian Rencana Penggunaan Dana beserta Sisa Dana atas akun yang digunakan.
4. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran;
5. Daftar perhitungan jumlah MP sesuai dengan lampiran VIII PER-66/PB/2005;
6. SSBP bila ada setoran penerimaan PNBP
·          SPM GU NIHIL:
1. ADK SPM;
2. SPTB khusus SPM GU;
3. Copy Faktur Pajak/SSP yang dilegalisasi KPA dan telah divalidasi oleh KPPN (untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak);
4.  Daftar perhitungan jumlah MP sesuai dengan lampiran VIII PER-66/PB/2005;
5.  SSBP bila ada setoran penerimaan PNBP;
6.  SSBP atas penyetoran ke rekening Kas Negara yang telah divalidasi KPPN bila TUP tidak habis dipergunakan;
·          SPM LS:
1.  ADK SPM;
2. SPTB khusus SPM LS;
3. Resume Kontrak, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas, Daftar Penerima Honor dan Surat Keputusan Pemberian Honor (tergantung jenis transaksinya).
4.  Faktur Pajak/SSP (untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak)
5.  Daftar perhitungan jumlah MP sesuai dengan lampiran VIII PER-66/PB/2005;
6.  SSBP bila ada setoran penerimaan PNBP.
Membuat Maksimal Pencairan PNBP melalui Aplikasi SPM
Aplikasi SPM telah menyediakan fasilitas untuk merekam dan mencetak Maksimal Pencairan PNBP tidak terpusat sesuai dengan lampiran VIII PER-66/PB/2005 pada Menu Karwas MP PNBP.
Proses perekaman:
1. Melakukan perekaman besaran prosentase MP berdasar surat Keputusan Menteri Keuangan;
2.  Melakukan perekaman SSBP, setelah mendapat validasi di KPPN;
3.  Melakukan pencetakan jumlah rincian MP;
4.  Melakukan pencetakan daftar lampiran SSBP;
5.  Melakukan pencetakan rincian SPM yang akan disampaikan ke KPPN.
Output yang dihasilkan:
1. Daftar perhitungan jumlah MP
2. Daftar lampiran SSBP
3. Daftar rincian SPM yang akan disampaikan ke KPPN

TUKIN DIBAYAR DUA TAHAP DIAWALI BULAN DESEMBER

Jakarta (Pinmas) —- Sekjen Kemenag Nur Syam memastikan bahwa proses pencairan tunjangan kinerja (tukin) aparatur Kementerian Agama pada tahun 2014 sudah tidak ada masalah karena semua persyaratan sudah terpenuhi. Namun, tukin tersebut akan dibayarkan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pembayaran tukin bulan desember. Tahap kedua pembayaran tukin bulan Juli – November.
“Insya Allah sudah tidak ada masalah tukin ini karena semua persyaratan sudah kita penuhi. Saya rasa  pada bulan Desember ini, insya Allah tukin pertama untuk bulan Desember sudah bisa dibayarkan,” tegas Nur Syam di Jakarta, Senin (15/12).
Berawal dari terbitnya Peraturan Pemerintah No 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama, Kemenag telah menerbitkan sejumlah perangkat aturan terkait, seperti: SE tentang Pelaksanaan PP 108/2014, PMA 51/2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Fungsional, serta Keputusan Sekjen tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama.
Setelah segala sesuatunya disiapkan, lanjut Nur Syam, kini  sesuai petunjuak Dirjen Perbendaharan, pembayaran pertama tukin dilakukan satu bulan terlebih dulu. Selanjutnya, tukin bulan Juli – November juga akan dibayarkan. Nur Syam memastikan bahwa proses pembayaran itu harus selesai di bulan ini. “Yang Juli – November bulan ini juga (dibayarkan), tidak mungkin dibayarkan di bulan depan,” tegas Nur Syam.
Open Recruitment
Remunerasi Kementerian Agama masih pada angka 40%. Akan hal ini, Nur Syam mengaku optimis akan terjadi peningkatan pada tahun 2015 mendatang, namun dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
Dikatakan Nur Syam bahwa salah satu yang harus dipenuhi untuk meningkatkan remunerasi adalah pemberlakukan open recruitmen. Nur Syam mengaku sudah membahas dengan jajaran pimpinan Kementerian Agama dan memperkirakan akan mulai menerapkan open recruitment pada  April mendatang. “Arpil itu kita sudah mengguankan open recruitment sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi UU ASN. Insya Allah bulan-bulan itu,” kata Nur Syam. 
“Katakanlah kita Januari – Maret ini persiapan-persiapan yang terkait dengan content soal, terkait dengan empat kompetensi PNS, itu nanti kita siapkan pada Januari – Maret. Selama tiga bulan lah kira-kira, dan bulan April kita akan melakukan open recruitment,” tambahnya sembari menegaskan bahwa open recruitmen itu akan diberlakukan pada semua level dan  prosesnya melibatkan  tim assessment dan kalangan professional. 

“Saya rasa yang kita perlu persiapkan adalah hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sebagai aparat sipil negara yang sudah memiliki tukin, seperti performance kinerja. Itu semua akan kita siapkan karena januari ini sudah harus berlaku,”  tandas Nur Syam mengingatkan. (mkd/mkd)


Surat Sekjen tentang tatacara pembayaran Tunjangan kinerja bisa di download disini, disini, disini

Copyright © 2011-2099 KUA GUNUNGJATI - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger