PP 48/2014 BIAYA PELAKSANAAN NIKAH DILUAR KUA dan DILUAR JAM KERJA RP.600.000 DISETOR KE BANK - SARAN DAN KELUHAN HUBUNGI KAMI DI (0231)8332485- TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

JUKNIS PENGELOLAAN PNBP NR 2014

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk Diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan unduh disini.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan  unduh disini. 

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-724/MK.02/2014 tanggal 18 Oktober 2014 perihal Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Kementerian Agama dalam penggunaan Biaya Nikah dan Rujuk, unduh disini

KEMENAG AKAN SEMPURNAKAN SIGHAT TAKLIK TALAK

Jakarta (Pinmas) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui bahwa pihaknya tengah mempersiapkan perbaikan “sighat ta’lik” pernikahan, sehingga ke depan janji yang disampaikan pengantin pria dapat sesuai dengan kondisi saat ini.
“Harapannya substansi dari janji pernikahan yang dibacakan oleh seorang suami  relevan dengan kondisi saat ini,” kata Menag di Jakarta, Rabu (29/10) malam.
Menag sebelumnya membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama. Pada acara itu nampak hadir Sekjen Kementerian Agama Nur Syam, Kepala Biro Ortala Basidin Mizal, Kepala Badan Litbang dan Diklat Abdurahman Masud, Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Abdul Djamil, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Ahmad Gunarjo, Dirjen Bimas Islam Machasin, serta sejumlah pejabat dari berbagai daerah.
Terkait dengan “sighat ta’lik” nikah, Menag menjelaskan, upaya perbaikan tersebut baru rencana.  Sebelumnya, kementerian tersebut melakukan perbaikan pelayanan nikah. Tarif nikah diatur untuk menghindari gratifikasi bagi petugas nikah. Tarif nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di luar jam kerja atau libur  ditetapkan  sebesar Rp600 ribu. Sedangkan untuk nikah di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis.
Sighat, dalam konteks pernikahan, bisa diartikan dengan ungkapan atau pernyataan dan ta’lik bisa diartikan menggantungkan. Jadi, menurut Dirjen Bimas Islam Machasin, sighat ta’lik – yang berasal dari Bahasa Arab itu, bisa diartikan sebagai ungkapan atau pernyataan yang digantungkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau kondisi. Sayyid Sabiq juga menyebutkan bahwa sighat ta’lik talak adalah sighat talak yang dikaitkan/digantungkan pada suatu syarat atau kondisi (perbuatan) tertentu, seperti perkataan suami kepada istrinya: “Jika engkau pergi ke tempat …... maka engkau tertalak”.
Sighat ta’lik yang dirumuskan Pemerintah (Kementerian Agama) adalah ungkapan atau pernyataan (sebagai janji) seorang suami tentang suatu keadaan (perbuatan) yang apabila ia melanggarnya maka ada konsekuensi hukum yaitu jatuh talak satu, tetapi dengan syarat si istri tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan Agama tersebut dan si istri membayar sejumlah uang iwadh.
Perlunya dilakukan perbaikan pada “sighat ta’lik” nikah, lanjut Menag, karena janji yang dibacakan seorang suami sudah tak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Ia menyebut contoh, kewajiban membayar Rp10 ribu kepada pengadilan agama sebagai ‘iwadl (pengganti).
Namun, lanjut Menag, upaya perbaikan itu tentu tidak mudah dilakukan. Perlu kajian mendalam, baik dari sisi syari maupun sosial kultural. 
Fakta di masyarakat, “sighat ta’lik” nikah masih ada yang memandang tidak perlu dibaca. Alasannya, “shighat ta’liq” itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan syarat, rukun atau sunnah dalam akad nikah. Artinya, tidak dibaca pun tidak apa-apa. Bahkan sebaliknya, bila dibaca maka ada beberapa konsekuensi yang harus diterima.
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Abdurrahman Mas’ud  mengakui bahwa “sighat ta’lik” nikah perlu dilakukan penyempurnaan, karena substansinya sudah tidak sesuai dengan zaman. Perlu dilakukan aktualisasi, sehingga ke depan, lembaga perkawinan mampu menciptakan keluarga yang harmonis.
Pendapat serupa juga dilontarkan Dirjen Bimas Islam, Machasin. Katanya, upaya Menteri Agama melakukan perubahan “sighat ta’lik” perlu didukung semua pihak. Karena itu pihaknya mendukung langkah Kepala Balitbang-Diklat Kemenag untuk melibatkan para pemangku kepentingan, seperti Organisasi Kemasyarakat (Ormas) Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji peran dari “sighat ta’lik” nikah.
Dengan cara itu, kata Machasin, semua pihak dapat memahami dan menerima pentingnya “singhat ta’lik” nikah untuk membentuk keluarga sakinah. (ess/ant/mkd)


Sumber : http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=219842
GEBYAR MUHARRAM 1436 SISWA MADRASAH IBTIDAIYYAH

GEBYAR MUHARRAM 1436 SISWA MADRASAH IBTIDAIYYAH

Gunungjati (27/10/2014); Memeriahkan datangnya tahun baru hijriyah 1436, para siswa Madrasah gebyar Muharam yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Okotober 2014 dengan memulai start dari depan SMPN 3 desa Sambeng menuju arena lokasi kegiatan di halaman MI Al-Ikhlas Desa Babadan. Dari sejak pagi para murid ini berkumpul dengan mengenakan seragam yang berwarna warni serta membawa serta alat musik kebanggaan yang ditabuh selama perjalanan pawai. 2 kelompok Grup Drumband MI juga mengiringi pawai gebyar Muharram ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KKG MI Kecamatan Gunungjati dan dilepas langsung oleh Kepala KUA Kec. Gunungjati. Acara ini merupakan puncak dari kegiatan lomba menyambut muharram yang dilaksanakan seminggu sebelumnya dan diakhir kegiatan ini diumumkan para juara dan pemberian tropi hadiah kejuaraan. Semoga menjadi penyemangat dan ghiroh bagi para siswa Madrasah Ibtidaiyyah untuk lebih mengenal sejarah Islam dan mengamalkan ajaran Islam dari pengetahuan yang telah diterima dalam pembelajaran di kelas.
KUNJUNGAN TIM PENELITI LITBANG DAN DIKLAT KEMENAG RI

KUNJUNGAN TIM PENELITI LITBANG DAN DIKLAT KEMENAG RI

Gunungjati (9/10/2014); Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati menerima kunjungan tim penelitian Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan (Studi Kasus Al-maghfurullah) dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang terdiri dari 3 orang peneliti yaitu Dra.Hj. Suhanah, M.Pd, Reslawati, S.Ag, M.Si dan Hj. Mesrawati, BA.
Studi kasus tentang fatwa MUI terkait dengan ajaran Yayasan Al-maghfurullah di Desa Klayan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh guru mursid toriqot Qodiriyah wan Naqsabandiyah bernama Kaharudin, diawali dengan pengumpulan data dan informasi di Kantor Urusan Agama, audiensi dengan Kapolsek Gunungjati, peninjauan lokasi yayasan Al-Maghfurullah, audiensi dengan pihak yang melaporkan, audiensi dengan MUI Kabupaten Cirebon, audiensi dengan pihak terlapor dan sejumlah kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan penelitian tersebut.

Harapan KUA dengan adanya penelitian ini memberikan masukan bagi Kementerian Agama bahwa kasus aliran keagamaan ini serius untuk ditangani dan seharusnya ada standar operasional penanganan kasus yang diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk menjadi pedoman bagi aparatur pelaksana di daerah terutama KUA sebagai garda terdepan agar bertindak lebih profesional dalam penanganan kasus-kasus keagamaan.  

DUA ALASAN INDONESIA BERBEDA DENGAN SAUDI DALAM PENETAPAN AWAL DZULHIJJAH

Jakarta (Pinmas) —- Pelaksana Tugas Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Dr Muchtar Ali, didampingi Sesdirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, dan Anggota Tim Hisab-Ru’yat dari Planetarium Cecep Nurwendaya, memberikan keterangan pers tentang perbedaan penetapan awal Dzulhijjah 1435 H antara Indonesia dan Saudi Arabia, di Kemenag Lapangan Banteng, Senin (29/09).

Pemerintah Indonesia menetapkan, 1 Dzulhijjah 1435 H jatuh pada hari Jum’at (26/09), sedang Pemerintah Arab Saudi menetapkan jatuh pada Kamis (25/09). Menurut Muchtar Ali, perbedaan ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, saat terbenam matahari pada Rabu (24/06), posisi Hilal di seluruh Indonesia pada ketinggian antara minus 0.5 derajat sampai plus 0.5 derajat. Sementara secara hisab, Pemerintah menggunakan  kriteria kesepakatan Negara MABIMS, yaitu dengan tinggi hilal 2 derajat, sudut elongasi 3 derajat, dan umur hilal sudah mencapai 8 jam.

“Sehingga untuk awal Dzulhijjah dengan ketinggian di seluruh Indonesia masih kurang dari dua derajat, sudut elongasi tidak mencapai 3 derajat, dan umur hilal belum 8 jam, maka secara hisab bulan Dzulqa’dah harus disempurnakan 30 hati dan 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat, 26 September 2014, sehingga 10 Dzulhijjah 1435H bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2014,” terang Muchtar Ali.

Namun, lanjut Muchtar, Pemerintah menetapkan awal Dzulhijjah berdasarkan sidang itsbat dengan memperhatikan hisab dan rukyat dari seluruh Indonesia. “Laporan tidak terlihatnya Hilal di seluruh Indonesia menguatkan hasil hisab sehingga umur bulan Dzulqa’dah 1435H digenapkan menjadi 30 hari dan 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2014,” katanya.

Kedua, Indonesia dan Arab Saudi merupakan wilayah hukum yang berbeda.  Berdasarkan fatwa MUI No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Kementerian Agama memperoleh mandat untuk menetapkan awal tiga awal bulan hijriyyah tersebut. Untuk itu, Kemenag mengadakan siding itsbat.  “Apa yang Pemerintah RI putuskan, juga diamini, disepakati dan dilaksanakan di negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura), selain juga, sesuai dengan Fatwa MUI tentang penetapan awal bulan,” terangnya.

Sementara itu, Arab Saudi mempunyai acuan penanggalan berdasarkan kalender Ummul Quro. Dalam situs resminya tertulis tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 25 September 2014. Mahkamah Ulya Saudi menetapkan berdasarkan laporan terlihatnya hilal di Arab Saudi bahwa 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 25 September 2014 sehingga Idul Adha (10 Dzulhijjah) jatuh pada 4 Oktober 2014.

Muchtar Ali menegaskan, perbedaan penetapan Pemerintah Indonesia dan Saudi adalah sesuatu yang bisa saja terjadi disebabkan perbedaan mathla’ (wilayah hukmi). “Itu sesuai dengan penegasan MUI bahwa penetapan awal Dzulhijjah/Idul Adha berlaku dengan mathla’ masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah konsesus. Indonesia dalam melaksanakan Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda mathla’,” katanya.

Plt Dirjen Bimas Islam ini berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman dan menambah keyakinan dan keterangan kepada masyarakat Indonesia dalam beribadah. Dengan ditetapkannya, 1 Dzulhijjah pada Jum’at Pon, 26 September 2014, maka Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah) di Indonesia, bertepatan dengan hari Ahad Pahing, 5 Oktober 2014.

Muchtar Ali mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mengedepankan Ukhuwah Islamiyyah.

Sementara itu, Anggota Tim Hisab-Ru’yat Kementerian Agama Cecep Nurwendaya menerangkan, bahwa perbedaan penetapan tanggal antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi sudah beberapa kali terjadi. “Dalam kurun 1975-1999, tepatnya selama 24 tahun,  ada 13 kali perbedaan penetapan tanggal antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, dan kita menghargai keputusan Kerajaan Arab Saudi tersebut,” terang Cecep. (g)

Keputusan pemerintah terkait penetapan 1 Dzulhijjah 1435H dapat di download disini KMA No.158 Tahun 2014




JADUAL KEBERANGKATAN HAJI 2014


JADWAL KEBERANGKATAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 1435H/2014M

KLOTER
BERANGKAT DARI
ASRAMA HAJI WATUBELAH
MASUK ASRAMA
 HAJI BEKASI
NO. FLIGHT
29
Rabu, 10-09-2014  14:30
Rabu, 10-09-2014 21:30
SV.5411
46
Senin, 15-09-2014 21:00
Selasa, 16-09-2014 04:00
SV.5207
63
Minggu, 21-09-2014 13:00
Minggu, 21-09-2014 20:00
SV.5721
69
Selasa, 23-09-2014 02:30
Selasa, 23-09-2014 09:30
SV.5301
72
Rabu, 24-09-2014 02:00
Rabu, 24-09-2014 09:00
SV.5309

Sumber : PPIH Kabupaten Cirebon


PMA 24 TAHUN 2014 PNBP NIKAH DILUAR KUA


Gunungjati ; 19/08/2014. Paska terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 kembali muncul. Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2014.
PMA 24 tahun 2014 ini merevisi aturan sebelumnya yaitu PMA No. 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan rujuk yang sudah tidak sesuai lagi paska terbitnya  PP No. 48 Tahun 2014 yang merevisi PP No.47 Tahun 2004 (pasal 23).
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa dalam mekanisme penyetoran, calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah/rujuk ke Rekening bendahara penerimaan sebesar Rp. 600.000 pada Bank, namun apabila kondisi geografis, jarak tempuh atau tidak terdapat layanan bank pada wilayah kecamatan tersebut maka catin dapat menyetorkan biaya nikah atau rujuknya kepada PPS (Petugas Penerima Setoran) pada KUA yang telah ditunjuk berdasarkan SK dari Kepala Kemenag Kabupaten (pasal 6).
Hingga saat ini hanya ada 4 Bank yang bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk menerima setoran biaya nikah tersebut yaitu BRI, BNI, MANDIRI dan BTN, namun masih ditemukan kendala karena beberapa Bank tersebut walau sudah ada MOU masih menerapkan biaya administrasi sehingga memberatkan kepada penyetor (catin), sementara cara pembayaran non tunai yang relatif lebih murah dan efisien baik melalui ATM, SMS dan Internet Banking selain melalui teller/kasir bank masih belum diakomodir oleh  Kementerian Agama , lihat pasal 9 yang menyatakan bahwa seluruh setoran biaya nikah/rujuk dilakukan dengan menggunakan slip setoran yang diterbitkan oleh Bank.
Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala terkait dengan kebiasaan selama ini masyarakat enggan mengurus sendiri administrasi pendaftaran nikahnya dari mulai mengurus persyaratan hingga menyetorkan sendiri biaya nikah ke bank yang telah ditunjuk, dengan meminta bantuan kepada petugas yang biasa mengurusinya baik itu P3N, kesra, Amil atau nama lainnya sehingga menimbulkan pungutan tambahan diluar ketentuan biaya yang telah ditetapkan oleh peraturan sebesar Rp. 600.000,-. Masalah klasik ini sampai kapanpun tidak akan dapat terselesaikan dan tidak akan ada solusi yang berarti terkecuali masyarakat mengurus sendiri surat-surat kelengkapan administrasi dan biayanya. Sorotan lembaga lain atas hal ini tetap saja akan bermuara pada aparatur kementerian Agama yang dianggap tidak bisa mengendalikan dan mensosialisasikan peraturan baru tentang biaya ini padahal dalam aturan ini KUA tidak menerima sepeserpun uang masyarakat dan hanya menerima slip tanda penyetoran saja, kecuali KUA yang memiliki PPS.   
Adapun penggunaan kembali biaya tersebut pada pasal 11 dijelaskan untuk pembiayaan transport dan jasa profesi penghulu, pembantu PPN, pengelola PNBP Biaya NR, Kursus Pra Nikah dan Supervisi Administrasi NR. Hingga saat ini besaran biaya transportasi dan jasa profesi masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan dan Edaran Direktur Jendral Bimas Islam. Adapun pelaksanaan Nikah di KUA pada jam dan hari kerja belum diatur dalam aturan apapun sehingga beberapa prosedur dan tata cara pelaksanaannya masih beragam dan menurut hemat penulis semestinya juga diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana PMA ini juga mengatur tentang ketentuan bagi masyarakat yang tidak mampu dan korban bencana yang menghendaki nikah di luar kantor dengan biaya Rp.0,- yang diatur dalam pasal 19.

Kita berharap agar aturan lanjutannya cepat dikeluarkan agar penggunaan  kembali setoran tersebut  segera dapat direalisasikan tanpa harus menunggu lama sebelum keringat penghulu benar-benar kering karena hingga saat ini para penghulu yang telah menghadiri pelaksanaan akad nikah belum dibayarkan jasa profesi dan transportasinya.
Terbitnya regulasi baru biaya nikah ini pada beberapa tahun kedepan akan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Saat ini belum begitu signifikan jumlah pernikahan di Kantor KUA karena budaya masyarakat masih menghendaki nikah di rumah dengan memanggil penghulu datang ke rumah, akan tetapi seiring dengan semakin baiknya infrastruktur dan pengetahuan masyarakat sehingga kantor KUA akan lebih terjangkau maka masyarakat akan lebih memilih menikah di KUA dengan biaya gratis daripada harus mengundang penghulu nikah dirumah dengan biaya lebih mahal, dan hal tersebut akan membudaya bukan pada level menengah kebawah akan tetapi pada level masyarakat menengah keatas sekalipun.
Apakah sudah menjadi pemikiran pembuat peraturan ini atas segala konsekuensi biaya gratis maka harus pula ditunjang dengan anggaran kantor yang memadai karena kalau masih mengandalkan penerimaan PNBP dari masyarakat sebagaimana yang saat ini dilaksanakan maka dengan perubahan budaya menikah di KUA dan tidak adanya perubahan operasional KUA yang memadai maka KUA cuma bisa gigit jari atas jerih payahnya selama ini. Menyadari akan paradigma baru pelayanan masyarakat dimana disebutkan dalam revisi UU Administrasi Kependudukan yang baru disahkan no. 24 Tahun 2013 dalam pasal 79A  disebutkan bahwa “Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya” sehingga biaya pencatatan nikah dalam PP no. 48/2014 ini juga digratiskan tentunya harus dibarengi dengan penganggaran yang memadai untuk operasional keberlangsungan Kantor Urusan Agama. Semoga menjadi bahan renungan bagi pemangku kebijakan di Kementerian Agama.



SOSIALISASI BIAYA NIKAH BARU

Gunungjati (18/07/2014): Berkaitan dengan adanya regulasi baru biaya nikah pasca terbitnya PP No, 48 Tahun 2014 dan surat Edaran Sekjen Kemenag yang menyatakan biaya tersebut mulai berlaku 10 JULI 2014, maka perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui perwakilan para Pembantu PPN dan Kaur Kesra Desa dari 15 Desa di Kecamatan Gunungjati telah dilakukan sosialisasi pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 pukul 13.30.
Atas pemberlakuan biaya baru ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati menerbitkan peraturan baru tentang Prosedur dan Tatacara Pelaksanaan Nikah di Balai Nikah dengan biaya Rp. 0 rupiah alias gratis, sedangkan pelaksanaan di luar KUA atau istilah dahulu disebut BEDOLAN berlaku biaya sebesar Rp. 600.000,-
Aturan biaya nikah gratis sebagai berikut :


selengkapnya bisa di donlod disini.

Adapun pelaksanaan nikah di luar Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam revisi pasal 6 ayat (2) dibebankan biaya Rp. 600.000. Biaya tersebut disetor ke Rekening penampung pada Bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama antara lain BRI, BNI, MANDIRI dan BTN. adapun nomor rekeningnya menunggu aturan lebih lanjut. Untuk sementara biaya tersebut dititipkan ke Bendahara pembantu pada KUA sambil menunggu autran pelaksanaan selanjutnya.

update : 24/07/2014. 
NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PNBP KEMENAG RI

BRI (cab jkt cut mutia)         : 0230-01-002788-30-4
BTN (cab jkt kuningan)         : 00001-30-555666-7
BNI (cab utama pacenongan) : 0346138083
MANDIRI (kcp jkt depag)       : 103-00-0622674-6

CONTOH SLIP SETORAN BANK :


Selengkapnya silahkan baca disini 



BIAYA NIKAH BARU PP 48 TAHUN 2014

Gunungjati (08/07/2014); Kabar gembira bagi kalangan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia atas terbitnya Peraturan pemerintah baru pengganti PP No. 47 tahun 2004 tentang PNBP biaya pencatatan Nikah dan Rujuk pada Depertemen Agama. Selengkapnya simak aturan terbaru dalam PP No. 48 Tahun 2014 pada link disini, atau langsung menuju sumber utamanya di web Sekretariat negara. Selanjutnya kita tunggu aturan pelaksanaannya dalam Keputusan Menteri Agama dan Menteri Keuangan yang akan kita infokan setelah aturan tersebut turun dan setelah aturan tersebut turun mulai dapat diaplikasikan di KUA. 

Mari kita analisa sedikit konten dari PP ini.
beberapa kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :
Pertama : bahwa biaya pencatatan nikah (baik di kantor KUA maupun diluar KUA) adalah gratis ( revisi pasal 6 ayat 1) merevisi biaya pencatatan yang ditetapkan sebelumnya dalam  PP No. 47/2004 sebesar 30.000 sebagai PNBP kemenag (setoran kas negara).
Ini merupakan sebuah penjelasan bahwa asumsi  biaya nikah akan naik adalah salah malah sebaliknya digratiskan biaya pencatatannya oleh Negara. 
Kedua ; bahwa biaya sebesar Rp. 600.000 yang diperuntukkan bagi transportasi dan jasa profesi adalah bagian dari penerimaan Kantor Urusan Agama dapat digunakan kembali 100% untuk keperluan KUA sebagaimana tersebut diatas, karena tidak lagi mengacu kepada mekanisme PNBP yang hanya bisa digunakan 80% saja sisanya masuk kepada penerimaan negara karena PNBP untuk pencatatan nikah sebagaimana diuraikan dalam point 1 sudah digratiskan. 
Ketiga : bahwa semestinya untuk pelaksanaan di Kantor KUA juga dihitung jasa profesinya karena pada realitanya masyarakat tetap membutuhkan bantuan petugas dalam pelaksanaan akad nikahnya, sementara transportnya bisa ditiadakan. Kecuali apabila Kementerian Agama menaikkan Operasional KUA 100% dari yang diterima saat ini. Hal ini semoga menjadi bahan pemikiran bagi perbaikan regulasi biaya nikah selanjutnya. 

update 14/07/2014. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemenag untuk antisipasi sudah muncul.........



Unduh file surat disini . Kita masih menunggu aturan terinci selanjutnya. Tetap semangat.


KELULUSAN CPNS HONORER K2 TAHUN 2013

Gunungjati (28/06/2014); Berita yang sangat ditunggu bagi para honorer Kategori 1 dan 2 dari Kementerian Agama akhirnya datang juga. Daftar kelulusan tes CPNS honorer kategori 2 akhirnya dirilis pada hari Jum'at 27 Juni 2014 dan diumukan secara terbuka. Bagi anda yang ingin mengetahui hasil kelulusan tersebut dapat melihat di link berikut :

atau di donlod langsung di penyimpanan online dengan format pdf disini (google drive)
update info terbaru 10/07/2014.
Selanjutnya untuk pemberkasan silahkan simak surat berikut :


unduh file silahkan ikuti link berikut :  Edaran sekjen pemberkasan K2



Copyright © 2011-2099 KUA GUNUNGJATI - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger