PP 48/2014 BIAYA PELAKSANAAN NIKAH DILUAR KUA RP.600.000 DISETOR KE BANK - SARAN DAN KELUHAN HUBUNGI KAMI DI (0231)8332485- TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

JADUAL KEBERANGKATAN HAJI 2014


JADWAL KEBERANGKATAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 1435H/2014M

KLOTER
BERANGKAT DARI
ASRAMA HAJI WATUBELAH
MASUK ASRAMA
 HAJI BEKASI
NO. FLIGHT
29
Rabu, 10-09-2014  14:30
Rabu, 10-09-2014 21:30
SV.5411
46
Senin, 15-09-2014 21:00
Selasa, 16-09-2014 04:00
SV.5207
63
Minggu, 21-09-2014 13:00
Minggu, 21-09-2014 20:00
SV.5721
69
Selasa, 23-09-2014 02:30
Selasa, 23-09-2014 09:30
SV.5301
72
Rabu, 24-09-2014 02:00
Rabu, 24-09-2014 09:00
SV.5309

Sumber : PPIH Kabupaten Cirebon


PMA 24 TAHUN 2014 PNBP NIKAH DILUAR KUA


Gunungjati ; 19/08/2014. Paska terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 kembali muncul. Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2014.
PMA 24 tahun 2014 ini merevisi aturan sebelumnya yaitu PMA No. 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan rujuk yang sudah tidak sesuai lagi paska terbitnya  PP No. 48 Tahun 2014 yang merevisi PP No.47 Tahun 2004 (pasal 23).
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa dalam mekanisme penyetoran, calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah/rujuk ke Rekening bendahara penerimaan sebesar Rp. 600.000 pada Bank, namun apabila kondisi geografis, jarak tempuh atau tidak terdapat layanan bank pada wilayah kecamatan tersebut maka catin dapat menyetorkan biaya nikah atau rujuknya kepada PPS (Petugas Penerima Setoran) pada KUA yang telah ditunjuk berdasarkan SK dari Kepala Kemenag Kabupaten (pasal 6).
Hingga saat ini hanya ada 4 Bank yang bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk menerima setoran biaya nikah tersebut yaitu BRI, BNI, MANDIRI dan BTN, namun masih ditemukan kendala karena beberapa Bank tersebut walau sudah ada MOU masih menerapkan biaya administrasi sehingga memberatkan kepada penyetor (catin), sementara cara pembayaran non tunai yang relatif lebih murah dan efisien baik melalui ATM, SMS dan Internet Banking selain melalui teller/kasir bank masih belum diakomodir oleh  Kementerian Agama , lihat pasal 9 yang menyatakan bahwa seluruh setoran biaya nikah/rujuk dilakukan dengan menggunakan slip setoran yang diterbitkan oleh Bank.
Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala terkait dengan kebiasaan selama ini masyarakat enggan mengurus sendiri administrasi pendaftaran nikahnya dari mulai mengurus persyaratan hingga menyetorkan sendiri biaya nikah ke bank yang telah ditunjuk, dengan meminta bantuan kepada petugas yang biasa mengurusinya baik itu P3N, kesra, Amil atau nama lainnya sehingga menimbulkan pungutan tambahan diluar ketentuan biaya yang telah ditetapkan oleh peraturan sebesar Rp. 600.000,-. Masalah klasik ini sampai kapanpun tidak akan dapat terselesaikan dan tidak akan ada solusi yang berarti terkecuali masyarakat mengurus sendiri surat-surat kelengkapan administrasi dan biayanya. Sorotan lembaga lain atas hal ini tetap saja akan bermuara pada aparatur kementerian Agama yang dianggap tidak bisa mengendalikan dan mensosialisasikan peraturan baru tentang biaya ini padahal dalam aturan ini KUA tidak menerima sepeserpun uang masyarakat dan hanya menerima slip tanda penyetoran saja, kecuali KUA yang memiliki PPS.   
Adapun penggunaan kembali biaya tersebut pada pasal 11 dijelaskan untuk pembiayaan transport dan jasa profesi penghulu, pembantu PPN, pengelola PNBP Biaya NR, Kursus Pra Nikah dan Supervisi Administrasi NR. Hingga saat ini besaran biaya transportasi dan jasa profesi masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan dan Edaran Direktur Jendral Bimas Islam. Adapun pelaksanaan Nikah di KUA pada jam dan hari kerja belum diatur dalam aturan apapun sehingga beberapa prosedur dan tata cara pelaksanaannya masih beragam dan menurut hemat penulis semestinya juga diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana PMA ini juga mengatur tentang ketentuan bagi masyarakat yang tidak mampu dan korban bencana yang menghendaki nikah di luar kantor dengan biaya Rp.0,- yang diatur dalam pasal 19.

Kita berharap agar aturan lanjutannya cepat dikeluarkan agar penggunaan  kembali setoran tersebut  segera dapat direalisasikan tanpa harus menunggu lama sebelum keringat penghulu benar-benar kering karena hingga saat ini para penghulu yang telah menghadiri pelaksanaan akad nikah belum dibayarkan jasa profesi dan transportasinya.
Terbitnya regulasi baru biaya nikah ini pada beberapa tahun kedepan akan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Saat ini belum begitu signifikan jumlah pernikahan di Kantor KUA karena budaya masyarakat masih menghendaki nikah di rumah dengan memanggil penghulu datang ke rumah, akan tetapi seiring dengan semakin baiknya infrastruktur dan pengetahuan masyarakat sehingga kantor KUA akan lebih terjangkau maka masyarakat akan lebih memilih menikah di KUA dengan biaya gratis daripada harus mengundang penghulu nikah dirumah dengan biaya lebih mahal, dan hal tersebut akan membudaya bukan pada level menengah kebawah akan tetapi pada level masyarakat menengah keatas sekalipun.
Apakah sudah menjadi pemikiran pembuat peraturan ini atas segala konsekuensi biaya gratis maka harus pula ditunjang dengan anggaran kantor yang memadai karena kalau masih mengandalkan penerimaan PNBP dari masyarakat sebagaimana yang saat ini dilaksanakan maka dengan perubahan budaya menikah di KUA dan tidak adanya perubahan operasional KUA yang memadai maka KUA cuma bisa gigit jari atas jerih payahnya selama ini. Menyadari akan paradigma baru pelayanan masyarakat dimana disebutkan dalam revisi UU Administrasi Kependudukan yang baru disahkan no. 24 Tahun 2013 dalam pasal 79A  disebutkan bahwa “Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya” sehingga biaya pencatatan nikah dalam PP no. 48/2014 ini juga digratiskan tentunya harus dibarengi dengan penganggaran yang memadai untuk operasional keberlangsungan Kantor Urusan Agama. Semoga menjadi bahan renungan bagi pemangku kebijakan di Kementerian Agama.



SOSIALISASI BIAYA NIKAH BARU

Gunungjati (18/07/2014): Berkaitan dengan adanya regulasi baru biaya nikah pasca terbitnya PP No, 48 Tahun 2014 dan surat Edaran Sekjen Kemenag yang menyatakan biaya tersebut mulai berlaku 10 JULI 2014, maka perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui perwakilan para Pembantu PPN dan Kaur Kesra Desa dari 15 Desa di Kecamatan Gunungjati telah dilakukan sosialisasi pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 pukul 13.30.
Atas pemberlakuan biaya baru ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati menerbitkan peraturan baru tentang Prosedur dan Tatacara Pelaksanaan Nikah di Balai Nikah dengan biaya Rp. 0 rupiah alias gratis, sedangkan pelaksanaan di luar KUA atau istilah dahulu disebut BEDOLAN berlaku biaya sebesar Rp. 600.000,-
Aturan biaya nikah gratis sebagai berikut :


selengkapnya bisa di donlod disini.

Adapun pelaksanaan nikah di luar Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam revisi pasal 6 ayat (2) dibebankan biaya Rp. 600.000. Biaya tersebut disetor ke Rekening penampung pada Bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama antara lain BRI, BNI, MANDIRI dan BTN. adapun nomor rekeningnya menunggu aturan lebih lanjut. Untuk sementara biaya tersebut dititipkan ke Bendahara pembantu pada KUA sambil menunggu autran pelaksanaan selanjutnya.

update : 24/07/2014. 
NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PNBP KEMENAG RI

BRI (cab jkt cut mutia)         : 0230-01-002788-30-4
BTN (cab jkt kuningan)         : 00001-30-555666-7
BNI (cab utama pacenongan) : 0346138083
MANDIRI (kcp jkt depag)       : 103-00-0622674-6

CONTOH SLIP SETORAN BANK :


Selengkapnya silahkan baca disini 



BIAYA NIKAH BARU PP 48 TAHUN 2014

Gunungjati (08/07/2014); Kabar gembira bagi kalangan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia atas terbitnya Peraturan pemerintah baru pengganti PP No. 47 tahun 2004 tentang PNBP biaya pencatatan Nikah dan Rujuk pada Depertemen Agama. Selengkapnya simak aturan terbaru dalam PP No. 48 Tahun 2014 pada link disini, atau langsung menuju sumber utamanya di web Sekretariat negara. Selanjutnya kita tunggu aturan pelaksanaannya dalam Keputusan Menteri Agama dan Menteri Keuangan yang akan kita infokan setelah aturan tersebut turun dan setelah aturan tersebut turun mulai dapat diaplikasikan di KUA. 

Mari kita analisa sedikit konten dari PP ini.
beberapa kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :
Pertama : bahwa biaya pencatatan nikah (baik di kantor KUA maupun diluar KUA) adalah gratis ( revisi pasal 6 ayat 1) merevisi biaya pencatatan yang ditetapkan sebelumnya dalam  PP No. 47/2004 sebesar 30.000 sebagai PNBP kemenag (setoran kas negara).
Ini merupakan sebuah penjelasan bahwa asumsi  biaya nikah akan naik adalah salah malah sebaliknya digratiskan biaya pencatatannya oleh Negara. 
Kedua ; bahwa biaya sebesar Rp. 600.000 yang diperuntukkan bagi transportasi dan jasa profesi adalah bagian dari penerimaan Kantor Urusan Agama dapat digunakan kembali 100% untuk keperluan KUA sebagaimana tersebut diatas, karena tidak lagi mengacu kepada mekanisme PNBP yang hanya bisa digunakan 80% saja sisanya masuk kepada penerimaan negara karena PNBP untuk pencatatan nikah sebagaimana diuraikan dalam point 1 sudah digratiskan. 
Ketiga : bahwa semestinya untuk pelaksanaan di Kantor KUA juga dihitung jasa profesinya karena pada realitanya masyarakat tetap membutuhkan bantuan petugas dalam pelaksanaan akad nikahnya, sementara transportnya bisa ditiadakan. Kecuali apabila Kementerian Agama menaikkan Operasional KUA 100% dari yang diterima saat ini. Hal ini semoga menjadi bahan pemikiran bagi perbaikan regulasi biaya nikah selanjutnya. 

update 14/07/2014. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemenag untuk antisipasi sudah muncul.........



Unduh file surat disini . Kita masih menunggu aturan terinci selanjutnya. Tetap semangat.


KELULUSAN CPNS HONORER K2 TAHUN 2013

Gunungjati (28/06/2014); Berita yang sangat ditunggu bagi para honorer Kategori 1 dan 2 dari Kementerian Agama akhirnya datang juga. Daftar kelulusan tes CPNS honorer kategori 2 akhirnya dirilis pada hari Jum'at 27 Juni 2014 dan diumukan secara terbuka. Bagi anda yang ingin mengetahui hasil kelulusan tersebut dapat melihat di link berikut :

atau di donlod langsung di penyimpanan online dengan format pdf disini (google drive)
update info terbaru 10/07/2014.
Selanjutnya untuk pemberkasan silahkan simak surat berikut :


unduh file silahkan ikuti link berikut :  Edaran sekjen pemberkasan K2



HISAB AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL 1435H

Gunungjati(27/06/2014): Hari ini kita akan menyaksikan kembali “drama” sidang Isbath penentuan awal bulan Ramadhan 1435H, menjadi hal yang klasik dan janji pemerintah yang tak pernah terwujud  untuk mempertemukan silang pendapat penentuan hilal awal bulan ini tak kunjung menemui titik temu yang bakal menjadi solusi. Ending dari sidang isbath ini sudah dapat diprediksi semudah membaalikkan telapak tangan bahwa pemerintah akan menetapkan bulan sya’ban digenapkan menjadi 30 hari karena pada hari ini hilal tidak bisa dilihat dan bilamana ada yang melihat hilalpun akan ditolak karena menurut kriteria MABIMS yang dianut pemerintah belum cukup umur untuk dapat dirukyat dengan mata telanjang, sehingga menetapkan jatuhnya 01 Ramadhan 1435H pada hari AHAD, 29 JUNI 2014.
Prdediksi ini tak bermaksud mendahului sidang isbat yang akan digelar sore ini. Tapi dengan pengetahuan yang minim saja tentang ilmu hisab dan falak sudah dapat diketahui kearah mana pemerintah akan menetapkan keputusannya. Bukan berarti kemudian kita dapat menyimpulkan dari awal bahwa sidang isbath ini sia-sia, akan tetapi sebagai pembuktian metode Imkanur Rukyat yang selama ini dianut oleh pemerintah bahwa Ijtimak (konjungsi) yang terjadi hari ini 27 JUNI 2014 pada pukul 15:09 WIB dengan tinggi hilal  +0o 36’ 32” memang benar adanya berdasarkan pada pos pengamatan hilal yang diselenggarakan Kementerian Agama dibarbagai pelosok tanah air tak satupun yang melaporkan melihat hilal. Apalagi kalau melihat cuaca dalam dua hari terakhir ini yang cenderung berawan dan hujan ringan sangat sulit untuk mengamati hilal. Hal tersebut menjadi dalil bagi pengambilan keputusan sidang isbath untuk menetapkan keputusan mengistikmalkan menjadi 30 hari bulan sya’ban dan menetapkan awal puasa pada hari Ahad 29 Juni 2014.
Ada beberapa kalangan yang menilai bahwa sidang isbath ini tidak berguna dan menghamburkan biaya karena dengan alasan yang telah dikemukakan saya diatas karena hasilnya bisa diprediksi dengan mudah, sehingga seringkali peserta sidang isbat ini tidak dihadiri lengkap oleh seluruh ormas islam sebagaimana terjadi dalam dua tahun terakhir ini, Muhammadiyah seringkali tidak menghadiri sidang isbath baik dikala keputusannya sejalan dengan pemerintah maupun berseberangan. Pada penentuan awal ramadhan tahun 2014 ini Muhammadiyah sudah jauh hari sudah mengumumkan hasil hisab “wujudul hilal’ bahwa kami akan berpuasa lebih awal yaitu pada hari SABTU, 28 JUNI 2014 dengan dalih bahwa hilal walaupun kurang dari 1 derajat sudah “wujud” dan sudah cukup memenuhi syarat tanpa harus dibuktikan lagi dengan rukyat. Perlu kita catat disini bahwa 01 Ramadhan 1435H bagi Muhammadiyah dimulai tanggal 28 JUNI 2014.
HISAB 01 SYAWAL 1435H
Saya punya cara tersendiri untuks menguji penetapan awal bulan tersebut dengan membandingkan dengan bulan selanjutnya dimana yang saya ketahui ketika belajar ilmu Falak di kampus memahami bahwa ijtimak ini akan terjadi pada setiap akhir bulan hari ke 29 bulan berjalan untuk menentukan apakah esok harinya sudah bulan baru atau digenapkan menjadi 30 hari, dan saya tidak pernah menemukan ijtimak ini terjadi pada hari ke 30 kecuali bila ijtimak terjadi pada tengah malam pukul 00 lebih saja.
Menurut Kalender kementerian Agama, Ijtimak akan terjadi lagi untuk menentukan awal syawal pada tanggal 27 JULI 2014 pukul 05.42 WIB dengan tinggi hilal +04o 02’ 10” pada saat matahari terbenam bulan sudah berumur 12 jam 12 menit sehingga kemungkinan bisa dirukyat besar karena tinggi hilal lebih dari 2 derajat menurut kriteria MABIMS dan 01 Syawal bisa diprediksi akan terjadi pada esok harinya tanggal 28 JULI 2014.

Demikian pula dalam Maklumat yang dikeluarkan PP Muhammadiyah No. 02 tahun 2014 menetapkan bahwa ijtimak terjadi pada tanggal 27 JUNI 2014 pukul 05:43:39 dengan tinggi bulan +03o 37’ 48”. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan apa yang dihitung dalam kalender Kementerian Agama yang telah diuraikan diatas. Namun muncul pertanyaan dalam benak saya yang dari awal mencatat bahwa bila 01 Ramadhan 1435  versi pemerintah jatuh pada tanggal 29 Juni 2014 maka sudah tepat ijtimak awal syawal pada tanggal 27 Juli 2014 adalah hari ke-29 pada bulan ramadhan untuk penentuan apakah esok hari masuk bulan syawal ataukah digenapkan menjadi 30 hari, akan tetapi bila Muhammadiyah menetapkan 01 Ramadhan 1435H pada tanggal 28 Juni 2014 maka ijtimak awal syawal tanggal 27 Juli 2014 adalah hari ke-30 pada bulan ramadhan. Ini yang saya maksud apakah bisa ijtimak terjadi pada hari ke-30 bulan berjalan........? maka tak ada gunanya lagi untuk menghitung kapan bulan baru karena tidak mungkin menjadi 31 hari sehingga pasti besok hari sudah tanggal 01. Kenapa pula perhitungan ijtimak Muhammadiyah   bukan terjadi pada tanggal 26 JULI 2014 supaya  menghapus keraguan saya bahwa hitungan mereka benar bahwa ijtimak terjadi pada hari ke-29 pada bulan berjalan........ sekali lagi bahwa ternyata IJTIMAK tidak bisa berbohong dan tidak bisa direkayasa kemunculannya. Mohon maaf bila ada salah hitung, semoga menjadi bahan pencerahan. 

TUNJANGAN REMUNERASI KEMENTERIAN AGAMA SEGERA TEREALISASI

Gunungjati (17/06/2014); Hal yang sudah lama ditunggu Remunerasi Kementerian Agama akhirnya saya mendapatkan berita valid yang tentunya menggembirakan bagi seluruh jajaran Kementerian Agama. Saya copy seluruhnya dari sumber di Setagu.net yang diyakini informasinya mendekati kebenaran dibandingkan dengan sumber berita yang lain. Silahkan dicermati dan disyukuri.

Kementerian Agama pada pembahasan APBN-P 2014 dengan Komisi VII DPR mendapatkan pagu anggaran Reformasi Birokrasi sebesar  Rp1.193.147.779.000,-

Catatan: Rangkaian tulisan ini dibuat sebelum adanya update berita di atas
Alasan utama tidak disetujuinya pemberian tunjangan kinerja Kementerian Agama pada tahun 2013 disebabkan belum adanya Job Grading sebagai salah satu syarat utama dalam mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi K/L .
Job grading atau pemeringkatan dihasilkan dari proses Evaluasi  Jabatan  yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class). Tujuan peringkat Jabatan adalah memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan/pekerjaan.
Sebenarnya kalau ketiadaan job grading menjadi hal yang agak aneh karena dalam konsep reformasi birokrasi mustahil proses tersebut tidak dilaksanakan dan pedomannya jelas yakni Peraturan MenPAN & RB No 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
Dan pertanyaan itu terjawab ketika tanggal 14 Februari 2014  Kementerian Agama melalui Sekjen berkirim surat ke Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Evaluasi Jabatan yang menjelaskan penyelerasan dan validasi pemeringkatan jabatan (job grading) di lingkungan Kementerian Agama telah dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB no 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Eavluasi Jabatan.
Sebelumnya tanggal  tanggal  5 Februari  2014 Kemen PAN dan RB bersurat kepada Kementerian Agama yang menayatakan penyelarasan dan validasi pemeringkatan jabatan (job grading) di lingkungan Kementerian Agama telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam surat tersebut juga dilampirkan Berita Acara hasil validasi nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Agama.  Berita Acara yang dimaksud sebenarnya ditandatangani tanggal 27 September 2013 antara Sekjen Kemenag, Kepala BKN dan Deputi Men PAN dan RB bidang SDM Apatarur. Artinya syarat-syarat pengajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja Kemenag sudah lengkap.
Permenpan No. 34 Tahun 2014 menegaskan bahwa Dokumen Berita Acara harus disampaikan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) sebagai bagian dari dokumen usulan Reformasi Birokrasi. Hasil finalisasi nilai dan kelas jabatan dibuat dalam Berita Acara Hasil Validasi Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan instansi yang ditandatangani 3 pihak seperti yang disebutkan di atas.
Keterlambatan syarat tersebut mengakibatkan proses pelaksanaan reformasi birokrasi termasuk pemberian tunjangan kinerja Kemenag tidak disetujui pada tahun 2013 yang lalu dan akan diproses pada periode selanjutnya.
- Progress Reformasi Birokrasi Kementerian Agama -


 Dosen/Guru/Pengawas 
Dari 15 Kementerian dan Lembaga yang belum mendapat tunjangan kinerja, Kementerian Agama merupakan kementerian yang mempunyai jumlah pegawai paling banyak sehingga membutuhkan anggaran yang paling besar. Data per Februari 2014 menunjukkan jumlah pegawai mencapai 228.264 terdiri atas 72.974 pegawai Struktural, JFU dan JFT Non Pendidik sedangkan sisanya didominasi  Dosen, Guru dan Pengawas dengan jumlah pegawai sebanyak  155.290.
Seperti yang diberlakukan di Kemendikbud, dosen, guru maupun pengawas yang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) dikecualikan atau tidak diberikan tunjangan kinerja kementerian. Surat Sekjen Kemenag kepada Menteri Keuangan  tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Evaluasi Jabatan menjadi salah satu buktinya. Surat tersebut melampirkan Tabel job pricing per kelas jabatan beserta sumber anggaran remunerasi dengan skenario persetujuan 30%, 40%, 50%, 60% dan 100% (lihat tabel )




Tabel diatas hanya menghitung anggaran remunerasi untuk pegawai struktural, Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)  Non Pendidik artinya usulan yang disampaikan kepada  Menteri Keuangan tidak mencakup anggaran remunerasi bagi Dosen, Guru dan Pengawas.
Perhatikan  penjelasan keterangan dibawah sebagai contoh pada poin c Remunerasi 50% sebesar Rp 188 miliar per tahun dan 2.2 Triliun per tahun, poin d Remunerasi 60% sebesar Rp 226 miliar per tahun dan Rp 2.7 triliun per tahun.

Detail perhitungannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Data di atas menunjukkan dengan persetujuan 50%, anggaran remunerasi yang diusulkan sebanyak Rp Rp 2,2 triliun sedangkan dengan persetujuan 60 % usulan anggaran mencapai  2,7 triliun. Angka tersebut tidak memasukkan total semua pegawai.  Jika ditambahkan jumlah pegawai yang berstatus Dosen, Guru dan Pengawas maka anggaran akan melonjak menjadi 8,8 Triliun/tahun dan 10,6 Triliun per tahun  (untuk persentase60%)
Belum jelas pada persentase berapa persetujuan remunerasi Kementerian Agama 50% atau 60%, namun menurut penulis angka tunjangan kinerja yang setujui nanti tidak akan berbeda dengan batch 2013 (semua K/L tarif tunjangan kinerjanya sama tanpa memperhatikan persentase pelaksanaan RB). Dengan asumsi jumlah pegawai yang sama maka kebutuhan anggaran remunerasi Kemenag dapat dihitung dengan rincian sebagai berikut:


Perkiraan tabel di atas memerlukan anggaran sebanyak Rp 1,8 triliun per tahun ditambah remunerasi ke-13 mencapai Rp 2,0 triliun, sama dengan usulan tunjangan kinerja pada persentase 40 %.
Persetujuan DPR
Sebelum penganggaran tunjangan kinerja diajukan untuk dibahas ke DPR terlebih dahulu Ditjen Anggaran akan mengundang K/L dimaksud untuk mengecek efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dilakukan K/L, serta melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk tunjangan kinerja dengan asumsi hasil Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sudah setuju atau merekomendasikan tunjangan kinerja berkaitan dengan pelaksanaan RB di Kementerian Agama.
Jika K/L dapat memenuhi seluruh anggaran tunjangan kinerja dari hasil efisiensi/optimalisasi anggarannya, maka pembahasan dapat dilakukan oleh K/L dengan Komisi DPR yang terkait. Namun jika diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR.

Update
Kebetulan sewaktu mau posting ada update berita tentang persetujuan DPR bahwa anggaran reformasi birokrasi masuk dalam DIPA Kementerian Agama 2014.
Komisi VIII DPR Rl Setujui APBN-P Kemenag Tahun 2014
Jakarta (Pinmas) – Komisi VIII DPR RI menerima dan menyetujui Kementerian Agama memperoleh perubahan anggaran sebesar Rp2.166.297.996.000 dari pagu anggaran sebesar Rp49.402.154.516.000,-. Persetujuan ini dilakukan setelah Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Menteri Agama RI tentang APBN-P Kementerian Agama Tahun 2014 pada rapat kerja Komisi VIII DPRRl  dengan Menteri Agama Rl Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 di Gedung Parlemen-Senayan Jakarta, Senin (16/6). Ikut mendampingi Menag, Sekjen Nur Syam, Irjen M. Jasin, Kabalitbang dan Diklat Machasin dan sejumlah pejabat Eselon II Pusat.
Dalam kesimpulan Rapat Kerja tersebut, Perubahan anggaran tahun 2014  sebesar Rp2.166.297.996.000,- dengan rincian: (a) Pemotongan anggaran sebesar Rp1.102.333.892.000,- (b) Keperluan mendesak dan realokasi dari BA BUN sebesar Rp2.000.000.000.000,- (c) Reformasi Birokrasi Rp1.193.147.779.000,- dan (d) Revisi RKA-KL tentang pagu PHLN sebesar Rp75.484.109.000,-. 
Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR Rl meminta agar Kemenag untuk memfokuskan alokasi anggaran pada prioritas program dan kegiatan, meningkatkan penyerapan anggaran, dan memastikan program dan anggaran tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Terdapat alokasi anggaran reformasi birokrasi Rp Rp1.193.147.779.000 nampaknya pagu ini digunakan sebagai tunjangan kinerja,  sedangkan poin (b) Keperluan mendesak dan realokasi dari BA BUN sebesar Rp2.000.000.000.000 dipastikan untuk tunjangan sertikasi guru.
Meskipun belum diperoleh penjelasan resmi, nampaknya keinginan rekan-rekan di Kementerian Agama untuk mendapatkan tunjangan kinerja segera terwujud.
Selamat.




Update 5/09/2014.
Penjelasan kelas jabatan bagi pejabat struktural, fungsional dan pelaksana diatur dalam peraturan sebagai berikut :






Sumber : http://ropeg.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=26536















PENGUMUMAN BPIH 1435H-2014M

Gunungjati (06/06/2014) Pemerintah pada tangal 30 Mei 2014 telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1435H/2014M.
Dibandingkan dengan BPIH tahun sebelumnya, besaran rata-rata tahun ini mengalami penurunan sebesar 309,18 US$ dengan perincian  sebagai berikut :

EMBARKASI
BPIH 2014
BPIH 2013
SELISIH
ACEH
2.932,9
3.253
320,10
MEDAN
2.978,9
3.263
284,10
BATAM
3.043,9
3.357
313,10
PADANG
3.016,9
3.329
312,10
PALEMBANG
3.070,9
3.381
310,10
JAKARTA
3.211,9
3.522
310,10
SOLO
3.231,9
3.542
310,10
SURABAYA
3.308,9
3.619
310,10
BANJARMASIN
3.422,9
3.733
310,10
BALIKPAPAN
3.433,9
3.744
310,10
MAKASSAR
3.496,9
3.807
310,10
LOMBOK
3.471,9
3.782
310,10
RATA-RATA
3.218,48
3.528
309,18

Besaran BPIH dilakukan dengan mata uang dollar AS atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.
Melalui perpres tersebut dijelaskan bahwa Jemaah haji menerima pengembalian BPIH dalam keadaan : (a). Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. (b). Batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.
Untuk itu terhadap jemaah haji yang telah melunasi BPIH 1434H/2013 yang lalu dan tertunda keberangkatannya akibat pengurangan kuota dan akan menunaikan haji pada tahun ini akan mendapatkan pengembalian BPIH sebesar selisih antara BPIH tahun kemarin dengan BPIH tahun ini.

TABEL PERBANDINGAN BESARAN BPIH 4 TAHUN TERAKHIR
EMBARKASI
BPIH
2013
BPIH
2012
BPIH 2011
BPIH 2010
USD
USD
USD
USD
ACEH
3.253
3.328
3.285
3.147
MEDAN
3.263
3.388
3.377
3.237
BATAM
3.357
3.468
3.460
3.325
PADANG
3.329
3.404
3.369
3.233
PALEMBANG
3.381
3.456
3.417
3.280
JAKARTA
3.522
3.638
3.589
3.364
SOLO
3.542
3.617
3.549
3.327
SURABAYA
3.619
3.738
3.612
3.432
BANJARMASIN
3.733
3.808
3.720
3.440
BALIKPAPAN
3.744
3.819
3.736
3.474
MAKASSAR
3.807
3.882
3.795
3.505
LOMBOK
3.782
3.857
-----
------
RATA-RATA
3.527
3.617
3.537
3.342

Waktu pelunasan BPIH tahun ini dibuka mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 9 Juli 2014. Apabila sampai tanggal 9 Juli 2014 kuota jemaah haji tidak terpenuhi, maka pembayaran BPIH akan diperpanjang dari tanggal 14 hingga 17 Juli 2014.

Pembayaran BPIH akan kembali diperpanjang dari tanggal 21 hingga 24 Juli 2014 apabila sampai 18 Juli 2014 kuota jemaah haji tidak terpenuhi. Dan jika sampai tanggal 24 Juli 2014 kuota jemaah haji tetap tidak juga terpenuhi, maka sisa kuota haji dikembalikan ke masing-masing provinsi dan atau kabupaten/kota untuk diisi sesuai dengan nomor urut porsi berikutnya, sampai dengan sepuluh hari kerja sebelum pemberangkatan kloter pertama.
Peraturan presiden No. 49 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1435H/2014M selengkapnya dapat diunduh disini 
Copyright © 2011-2099 KUA GUNUNGJATI - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger