CEK BUKU NIKAH ANDA DI http://simkah.kemenag.go.id/infonikah atau klik SIMKAH ONLINE - SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH HAJI BAGI CALON HAJI DI KECAMATAN GUNUNGJATI - NIKAH DI KANTOR BEBAS BEA- NIKAH DI LUAR KUA RP.600.000 DISETOR KE BANK - TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

ASAS PENCATATAN NIKAH

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan dari masyarakat yang belum memahami tentang asas pencatatan perkawinan maka melalui tulisan ini kami menjelaskan hal tersebut, hal ini penting untuk diketahui mengingat kebutuhan masyarakat kian berkembang dan  membutuhkan pelayanan yang mudah dan cepat serta kepastian hukum sesuai dengan asas pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

Selanjutnya diatur pula dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dalam pasal 17 disebutkan :
(1). Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau penghulu atau pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri.
(2). Apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN diwilayah tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Maksud dari ayat (2) pasal 17 ini adalah jika akad nikah akan dilaksanakan selain di tempat tinggal calon isteri, semisal di kediaman calon suami, dikediaman wali atau tempat lainnya maka harus memberitahukan kepada PPN di wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi, kemudian kehendak nikah tersebut didaftarkan pada PPN dimana peristiwa akad nikah akan dilangsungkan.   

Penjelasan lebih rinci tentang asas pencatatan perkawinan ini dijelaskan pula dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 tanggal 29 Juni 2009 pda butir 3 menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PPN tidak boleh mencatat pernikahan di luar wilayah hukumnya, karena asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa bukan domisili.


Salah satu contoh kasus,  jika ada seorang calon suami yang berdomisili sesuai KTP misalnya di salah satu kecamatan di Kalimantan Selatan  akan menikahi calon isterinya yang beralamat domisili di salah satu kecamatan di Kota Bandung, berencana akan melangsungkan acara akad nikahnya di Masjid Al-Jamaah Komplek Pertamina Klayan maka cukup membawa persyaratan nikah dari daerah domisilinya masing-masing dengan rekomendasi PPN setempat selanjutnya mendaftarkan permohonan nikahnya pada  KUA Kec. Gunungjati Kabupaten Cirebon yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah dan akan dihadiri dan dicatat oleh PPN Kecamatan Gunungjati bukan oleh PPN dari wilayah domisili calon pengantin perempuan.  

APLIKASI HAJI PINTAR ANDROID

Gunungjati, (15/08/2015); Bagi calon jemaah haji Indonesia yang hendak berangkat ke tahan suci menunaikan ibadah haji, kini telah tersedia aplikasi berbasis android untuk panduan haji yang didalamnya berisi menu antara lain : Petunjuk Jalan dan Lokasi, Akomodasi, Jadwal Penerbangan, Katering, Bus Shalawat, Doa-doa manasik dalam bentuk audio, Info penyelenggara Haji dan Umroh, Informasi Kesehatan dan berbagai informasi lainnya. untuk mendapatkan aplikasinya silahkan unduh disini. donlod dan instal di gadged anda file ukuran 23MB. 

TAHAP 2 PENCAIRAN PNBP-2015

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan untuk pencairan Tahap II PNBP-NR Kementerian Agama telah dilunurkan. silahkan lihat alokasi masing-msing daerah dan lakukan pencairan ke KPPN yang telah ditunjuk. Selengkapnya unduh di SE_23_PB_2015.

TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA

Gunungjati, (09/07/2015); Kementerian Agama telah  mengeluarkan “Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara” sehubungan dengan masih banyaknya pengaduan masyarakat berkenaan dengan penggunaan pengeras suara di Masjid dan Langgar. Untuk itu kami sosialisasikan kembali hal tersebut sesuai dengan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/101/1978 sebagai berikut :
1.
Waktu Shubuh

a.
Sebelum waktu shubuh dapat dilakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk membangunkan kaum muslimin yang masih tidur guna persiapan sholat shubuh

b.
Kegiatan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dapat menggunakan pengeras suara keluar sedangkan ke dalam tidak disalurkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah di Masjid/Mushollah

c.
Adzan waktu shubuh menggunakan pengeras suara keluar

d.
Sholat shubuh, kuliah shubuh dan semacamnya menggunakan pengeras suara kedalam saja.
2.
Waktu Dzuhur dan Jum’at

a.
Lima menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu Jum’at diisi dengan bacaan al-Qur’an yang ditujukan keluar.

b.
Demikian pula suara adzan bilamana telah tiba waktunya

c.
Bacaan shalat, doa, pengumuman, khotbah dan lain-lain menggunakan pengeras suara yang ditujukan kedalam.
3.
Waktu Ashar, Maghrib dan Isya

a.
Lima menit menjelang adzan dianjurkan membaca al-Qur’an.

b.
Saat datang waktu sholat, dilakukan adzan dengan pengeras suara keluar dan kedalam.

c.
Sesudah adzan, sebagaimana lain waktu hanya menggunakan pengeras suara kedalam
4.
Takbir, Tarhim dan Romadhon

a.
Takbir Idul Fitri, Idul Adha dilakukan dengan pengeras suara keluar

b.
Tarhim yang berupa do’a menggunakan pengeras suara kedalam dan tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras suara.

c.
Pada bulan Romadhon di siang hari dan malam hari, membaca al-Qur’an menggunakan pengeras suara ke dalam.
5.
Upacara Hari Besar Islam dan Pengajian

Tabligh/pengajian hanya menggunakan pengeras suara yang ditujukan kedalam dan tidak untuk keluar, kecuali Hari Besar Islam memang menggunakan pengeras suara yang ditujukan keluar.


Demikian untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PNBP-NR TAHUN 2014

Gunungjati (12/06/2015), Sudah ada titik terang terkait dengan sisa PNBP tahun 2014 yang belum dicairkan dengan keluarnya surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. S.4863/PB/2015 tanggal 09 Juni 2015 tentang Penjelasan terkait penyelesaian tunggakan PNBP biaya Nikah Rujuk diluar KUA tahun 2014. Selengkapnya silahkan unduh disini. 

PP NO.30 TAHUN 2015 KENAIKAN GAJI PNS

Gunungjati; 09/06/2015; Yang ditunggu setiap tahun oleh para Aparatur Sipil Negara akhirnya ditandatangani juga oleh Presiden tanggal 4 Juni 2015 berlaku surut mulai 01 Januari 2015. Selengkapnya tentang Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2015 bisa diunduh disini. 

DAFTAR CALON JEMAAH HAJI KEC. GUNUNGJATI 2015

Daftar Nama Calon Jamaah Haji Kecamatan Gunungjati yang berhak melunasi BPIH Tahun 2015 pada Tahap 1 tanggal 01-30 Juni 2015. Sumber data dari Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon. Selengkapnya bisa kunjungi link berikut 


NO PORSI NAMA
1 1000000453 MUZDHALIFAH  BINTI  ABDUL HADI,H
2 1000118018 NENG SUHARTI  BINTI  ZAINUDIN
3 1000265504 MAHDI RISDIYANTO  BIN  KAMAL JAELANI
4 1000286480 SUJONO  BIN  KINIL
5 1000334012 AGUS SRI HARTO  BIN  H. TOIP
6 1000341985 AHMAD JAJULI  BIN  ARMA
7 1000341988 JULAEHA  BINTI  H.RATISA
8 1000342902 ABU NASOR  BIN  MUKMIN
9 1000342907 ROKIMI  BINTI  SAYIDI
10 1000344791 ABDUL AZIZ NUR  BIN  ACHMADI
11 1000344842 HINDUN  BINTI  H. SATARI
12 1000344849 LATIFAH  BINTI  H. AHMAD DIMYATI
13 1000344871 M YUSUF  BIN  H. SAFARI
14 1000345202 KHODIJAH  BINTI  H.ABDULLAH
15 1000345796 IZWARMANTO SBC  BIN  SUKULUDIN
16 1000345800 MARNI  BINTI  ABDUL HALIM
17 1000348658 NANIK HIDAYATUN M  BINTI  H.MUSTOFA
18 1000348664 AEMAH  BINTI  ISMAD
19 1000348668 IMAM TAUFIQUL MAJID  BIN  H.MUIN
20 1000349343 SAMIJO  BIN  WIRYA SECA
21 1000349352 EUIS SUSILAWATI  BINTI  OEDI
22 1000349648 KHODIJAH  BINTI  SAID
23 1000349757 A.SANUSI  BIN  AKRIM
24 1000349872 ISKANDAR  BIN  KASRI
25 1000349899 NANI SUMARNI  BINTI  ABDUL HALIM
26 1000349905 SUBAGJA  BIN  SURATMAN
27 1000350265 URIP SUGANDA  BIN  RIDWAN
28 1000350267 ELYUNAH  BINTI  DIMYATI
29 1000350484 MUNIRAH  BINTI  SONOL
30 1000350487 GOLASANA  BIN  SURYA
31 1000351587 DASIKIN  BIN  KOSIM
32 1000351589 SUMIANAH  BINTI  H. RASTID
33 1000352660 CACAN CANDRADINATA  BIN  H KANDA
34 1000352668 CHICHIN SISWATY  BINTI  DARTAM
35 1000354050 ALI AKHYAR  BIN  AKHYAR
36 1000354052 ROHANA  BINTI  H.ASARI
37 1000354959 MENI  BINTI  TANDAN
38 1000354960 KEMPI  BINTI  SUJAK
39 1000355507 R. INSAN PURNAMA MPD  BIN  R. ISKANDAR
40 1000355509 RAHAYU ASTUTI  BINTI  ANSORI
41 1000358604 NY. TATY SUNARTI  BINTI  H. TOIP
42 1000358744 HENI JUHAENI  BINTI  H.ALWAFA
43 1000358760 NONO HARYONO BA  BIN  H.SUMARNO
44 1000358826 SANADI  BIN  SAYIDI
45 1000359098 BAMBANG WIJANARTO, SH  BIN  SUDJARWO
46 1000359116 LELIANAH  BINTI  H. PAMUK
47 1000359118 TRI PRATINI  BINTI  H. PAMUK
48 1000359119 LENI ANGGRAENI  BINTI  H. PAMUK
49 1000360233 GIYANTO  BIN  ASMOREJO
50 1000360234 TUAH  BINTI  H.KARTAMAN
51 1000360581 YOPI FERDIAN SAPUTRA  BIN  FAUZAN HELMI
52 1000360582 FADLI ARI KURNIAWAN  BIN  FAUZAN HELMI
53 1000360585 FAUZAN HELMI  BIN  M.YUSUF
54 1000360588 LESMANIA  BINTI  NAWAWI AHMAD
55 1000360789 ELIS SURYANI  BINTI  MADHAB SUHERMAN
56 1000361016 YANA  BIN  WARBA
57 1000361019 SAERI  BINTI  KAMISA



ANALISA BIAYA NIKAH BERDIMENSI RUANG DAN WAKTU


ANALISA BIAYA NIKAH BERDIMENSI RUANG DAN WAKTU
Oleh : Ali Wahyuddin, S.Ag

 terkadang rasa kecewa yang mendalam disebabkan oleh harapan diri yang terlalu tinggi terhadap sesuatu” Kalimat bijak ini serasa tepat untuk menggambarkan perasaan para penghulu KUA seluruh Indonesia terhadap peraturan baru biaya nikah yang baru berjalan sebelas bulan ini. Pro dan kontra atas program kebijakan pemerintah menjadi hal lumrah akan tetapi bila mendatangkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikan masalah bukanlah sebuah peraturan yang memihak kepada masyarakat. Awal tulisan ini dimulai dari analisa kebijakan menerapkan biaya gratis yang menjadi jargon pemerintah agar dipandang pro rakyat dengan kurang mempertimbangkan aspek lain dari akibat kebijakan tersebut terkait dengan pelayanan publik hingga analisis terhadap mekanisme PNBP yang perlu diakselerasikan kembali karena yang selama ini dilakukan banyak mengalami sumbatan.   
Tarif Pelayanan Publik.
Apakah pelayanan nikah tergolong kepada Pelayanan publik, sudah tentu karena melihat definisi pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Terkait dengan biaya pelayanan publik sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2009 dalam pasal 31 dijelaskan ada dua model tarif/biaya pelayanan publik. Pertama: biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggungjawab negara dengan seluruh biaya dibebankan kepada negara dengan syarat apabila diwajibkan dalam peraturan perundangan-undangan. Kedua : biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dibebankan kepada penerima pelayanan publik. Dalam penjelasan terkait dengan pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan publik yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang biaya pelayanannya dibebankan kepada negara antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.
Bila pelayanan tersebut menjadi kewajiban negara maka biaya sepenuhnya ditanggung negara alias gratis, sedangkan bila bukan tanggungjawab negara maka bertarif tertentu dengan asumsi bahwa negara belum sanggup untuk memenuhi semua biaya pelayanan tersebut. Jadi sudah jelas bahwa pelayanan nikah bukan termasuk pada pelayanan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga biaya pelayanan dibebankan kepada masyarakat pengguna layanan atau tidak gratis. Kesimpulan ini menjadi ambivalen ketika PP biaya nikah menetapkan 2 tarif berbeda dengan membedakan tempat dilangsungkannya pelayan publik, bila dikantor gratis dan bila diluar kantor berbayar. Sebuah logika yang tidak memberikan kepastian hukum, kesamaan hak, persamaan perlakuan yang merupakan asas dari pelayanan publik itu sendiri.
Administrasi Kependudukan
Penunjukan KUA Kecamatan sebagai instansi pelaksana yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting tertuang dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Disebutkan bahwa untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
Yang menjadi sorotan utama terkait dengan pembahasan ini adalah munculnya pasal 79A yang masuk dalam UU No,24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari UU adminduk yang menyatakan bahwa “ pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”, namun dijelaskan pula dalam pasal 87A bahwa pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN.
Dikaitkan dengan apa yang diuraikan diatas dalam UU pelayanan publik, apakah seluruh rangkaian pencatatan administrasi kependudukan ini seluruhnya diluar KTP dan Akte Kelahiran sudah menjadi pelayanan publik yang menjadi kewajiban negara sehingga harus dibiayai negara dan digratiskan kepada masyarakat ? ...
Bila itu yang terjadi, maka apakah dalam pencatatan nikah yang hingga saat ini masih terjadi dikotomi antara non Agama Islam yang dicatat di Kantor Catatan Sipil yang sepenuhnya tunduk pada UU adminduk ini, dan pencatatan nikah bagi warga beragama Islam yang dilaksanakan  pada KUA Kec yang  tunduk pada Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk  juga harus digratiskan ?.........
UU Pencatatan Nikah
Kewajiban dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam pencatatan perkawinan diatur dalam UU no. 22 Tahun 1946. Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam artikel ini terkait biaya nikah, dapat disimak dalam pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa : “seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama, dan mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan Menteri Agama”.
Sejak dahulu hingga sebelum terbitnya PP No. 48 Tahun 2014 regulasi biaya pencatatan nikah tetap menyebutkan angka besaran pencatatan nikah walaupun nominalnya berubah-ubah dari Rp.10.000 hingga mencapai Rp. 30.000,- sebagaimana amanat Undang-undang. Adapun yang digratiskan adalah bagi mereka yang bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu baru bisa bebas bea. Sangat mengherankan ketika amanat UU tersebut kemudian dibiaskan dengan sekat ruang dan waktu yang membedakan tarif pelayanan publik yang tentunya dalam undang-undang pelayanan publik sendiri tidak ada. Bila nikah di Kantor KUA pada jam dan hari kerja maka gratis, diluar jam kerja dan pada hari libur walau tempat di KUA tetap dikenakan tarif. Nikah diluar Kantor KUA pada jam kerja atau diluar jam kerja atau pada hari libur dikenakan tarif, sementara yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dapat bebas bea.
Beragam aturan ini dengan sekat ruang dan waktu ini yang menimbulkan kesan tidak profesional, tidak memberikan kepastian serta tidak adanya persamaan perlakuan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan. Selama ini saya tidak pernah menemukan aturan yang dibatasi oleh ruang dan waktu ini dalam layanan publik di instansi lain sehingga wajar kalau kemudian ada yang menyimbulkan bahwa pemerintah yang menerbitkan PP no. 48 tahun 2014 yang kemudian disempurnakan menjadi PP No. 19 Tahun 2015 ini tidak membahasnya secara matang dan berpotensi melanggar aturan yang lebih tinggi.  
Alangkah baiknya polemik ini diakhiri dengan menentukan tarif yang pantas untuk layanan nikah di Kantor KUA lebih rendah dibandingkan dengan tarif pelayanan di luar kantor KUA dan tetap memberikan peluang gratis bagi yang tidak mampu dengan membawa Surat Keterangan tidak mampu baik dilaksanakan di KUA maupun diluar KUA. Setidaknya besaran tarif layanan di kantor KUA dihitung sekiranya cukup untuk membayar Jasa profesi bagi penghulu yang membimbing pelaksanaan akan nikah,  sementara ketika pelaksanaan diluar KUA penghulu selain mendapatkan jasa profesi juga mendapatkan biaya transportasi.
Skema PNBP-NR
Biaya nikah yang disetorkan ke Bandahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara menggunakan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga memungkinkan 80% dari setoran tersebut dapat digunakan kembali oleh instansi untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam DIPA.
Perlu diketahui bahwa ada 2 model PNBP. Pertama : PNBP yang setorannya terpusat, yaitu penyetoran, pencatatan, pembukuan dan pelaporannya dilaksanakan oleh kantor pusat kementarian/lembaga dan penggunaan dananya dialokasikan pada kantor-kantor daerah. Untuk model ini pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran dirjen PBN tanpa melampirkan SSBP. Kedua : PNBP yang setorannya tidak terpusat, yaitu penyetoran, pencatatan, pembukuan dan pelaporan dilaksanakan oleh masing-masing kantor/instansi dan dapat langsung dipergunakan.
Model PNBP inilah yang perlu difahami oleh penghulu yang seringkali berteriak dan bertanya-tanya kenapa pencairannya selalu terlambat dan lama karena PNBP yang dilaksanakan saat ini adalah midel PNBP yang setorannya terpusat sehingga teknis pencairannya kembali harus menunggu terbitnya surat Edaran dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Tidak seperti PNBP sebelum PP ini yang menggunakan model PNBP tidak terpusat dan dikelola oleh masing-masing daerah dan dapat dipergunakan kapan saja selama pagu anggaran di DIPA  mencukupi.
Kenapa mekanisme PNBP terpusat yang diambil oleh Kementerian Agama dalam penyetoran dan penggunaan biaya nikah ini, dilatarbelakangi konsep subsidi silang antara daerah yang gemuk dan daerah yang kurus agar sama-sama merasakan manfaat dari keduanya. Yang dimaksudkan adalah antara daerah yang banyak peristiwa nikahnya dengan tipologi A,B dan C bisa membantu daerah yang bertipologi D1 dan D2. Setoran biaya nikah ditetapkan sama untuk semua tipe sedangkan pengambalian dananya dibagi variatif berdasarkan tipologi KUA. Semakin besar tipologinya mendapatkan pengembalian yang lebih besar.
Namun pada tataran pelaksanaanya ternyata banyak mengalami hambatan, terutama karena pagu penggunaan kembali ditetapkan berdasarkan lingkup kabupaten/kota dengan tetap memperhitungkan besaran setoran dari wilayah tersebut. Memungkinkan akan terjadinya pemerataan atas konsep yang digagas pencetus ide ini bila dalam satu kabupaten kota lebih banyak terdapat KUA yang bertipologi A,B dan C dibbandingkan dengan yang bertipologi D1 dan D2. Yang banyak terjadi adalah dalam satu kabupaten/kota terutama diluar jawa malah lebih banyak tipologi D1 dan D2 dibandingkan dengan tipologi lainnya. Untuk pulau jawa yang rata-rata bertipologi A,B,C saja konsep ini relatif aman dilaksanakan, akan tetapi karena pencairan harus menunggu terbitnya SE dirjan PB maka kendala yang terjadi adalah keterlambatan pencairan dan tidak dapat dicairkan setiap bulan.
Menurut hemat penulis, alangkah baiknya model PNBP ini dikembalikan saja kepada model PNBP tidak terpusat. Dengan model ini maka setoran dari catin dapat langsung ke kas negara dengan menggunakan SSBP atau dengan rekening penampung di Bendahara penerimaan Kabupaten/Kota kemudian disetorkan ke kas negara dengan SSBP, penggunaan kembali dananya bisa dilakukan lebih cepat  sehingga tidak merampas hak-hak para penghulu yang akan menerima dana tersebut setelah merampungkan pekerjaannya.
Adapun solusi untuk daerah dengan tipologi D1 dan D2 yang membutuhkan biaya lebih tinggi karena keadaan geografisnya, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan menerapkan tarif biaya  lebih tinggi. Sangat sulit untuk menentukan satu tarif untuk semua wilayah di Indonesia kerena kondisi geografisnya dan nilai inflasi yang berbeda. Seharusnya biaya nikah ditetapkan berdasarkan tipologi KUA agar penggunaannya kembali mencukupi kebutuhan di daerah tersebut. Minimalnya terbagi dalam 2 kategori saja, tipologi A,B dan C  satu tarif dan tarif berbeda untuk tipologi D1, D2. Diharapkan dengan model biaya seperti ini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi para penghulu yang melayani masyarakat pengguna layanan KUA. Semoga menjadi bahan pemikiran bagi pengambil kebijakan untuk bahan revisi Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama.
(penulis adalah Kepala KUA Kec. Gunungjati Kab Cirebon dan Wakil Sekretaris APRI Jawa Barat)   

BPIH 2015 PER EMBARKASI HAJI


Gunungjati (27/05/2015) Pemerintah pada tanggal 25 Mei 2015 telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1436H/2015M. Dibandingkan dengan BPIH tahun sebelumnya, besaran rata-rata tahun ini 2.717 US$ mengalami penurunan sebesar 502 US$ dengan perincian  sebagai berikut :

EMBARKASI
BPIH 2015
BPIH 2014
SELISIH
ACEH
2.401
2.932,9
531
MEDAN
2.404
2.978,9
574
BATAM
2.556
3.043,9
487
PADANG
2.561
3.016,9
455
PALEMBANG
2.623
3.070,9
447
JAKARTA
2.626
3.211,9
585
SOLO
2.769
3.231,9
462
SURABAYA
2.801
3.308,9
507
BANJARMASIN
2.924
3.422,9
498
BALIKPAPAN
2.926
3.433,9
507
MAKASSAR
3.055
3.496,9
441
LOMBOK
2.962
3.471,9
509
RATA-RATA
2.717
3.218,48
502


PMK 57 TAHUN 2015 MEREVISI BESARAN UANG MAKAN PNS

Bagi temen-temen yang masih bertanya kenapa uang makan PNS nilainya terkoreksi 5000 dari jumlah semula yang telah kami beritakan di UANG MAKAN PNS NAIK 40% sebagaimana diatur dalam PMK No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan 2015, maka jawabannya adalah karena telah terbitnya PMK No. 57/PMK.02/2015 taanggal 18 Maret 2015 yang merevisi PMK No. 53 tersebut dengan nilai sebagai berikut :
tentunya nilai tersebut belum dipotong pajak. OK. 


Copyright © 2011-2099 KUA GUNUNGJATI - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger