Cirebon, 5/7/2011, Walau negeri ini belum sembuh kondisi ekonominya ditengah naiknya berbagai kebutuhan pokok dan inflasi serta harga minyak yang terus naik, tidak menyurutkan minta umat Muslim untuk menunaikan ibadah haji, terbukti dengan porsi daftar tunggu haji yang semakin hari semakin panjang. Kementerian Agama telah menaikkan setoran awal BPIH menjadi 25 juta rupiah sejak April 2010 dari semula 20 juta rupiah dengan harapan mampu mengerem jumlah daftar tunggu, namun seiring dengan kebijakan tersebut disambut dengan tawaran dana talangan haji produk dari bank syariah semakin membuat daftar tungu haji kian membengkak. Untuk kabupaten Cirebon dengan asumsi kuota tahun 2011 sejumlah 2.350 dengan jumlah pendaftar per 5 juli 2011 sebanyak 13.931 orang maka kuota tahun 2016 sudah terisi sebanyak 169 orang.Demikian disampaikan Kasie Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Drs.H.Rokhidin, M.Ag dalam laporan pada pembukaan Pembinaan Keuangan BPIH KUA Kecamatan Wilayah Cirebon tanggal 5 Juli 2011 di Hotel Zamrud Kota Cirebon.
Pada bulan Juli ini secara serentak KUA akan menyelenggarakan Bimbingan Manasik Haji Kelompok untuk memberikan bekal pengetahuan bagi calon jama'ah haji memahami tatacara manasik haji sehingga diharapkan menjadi jama'ah yang mandiri dan dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan benar serta pulang kembali ke tanah air dengan selamat memperoleh haji mabrur. Adapun materi yang disampaikan dalam binsik di KUA adalah seputar panduan perjalanan Ibadah Haji dan Kebijakan haji, Kesehatan, Bimbingan Manasik teori dan praktek, Akhlakul karimah, Adat Istiadat Bangsa Arab, Hikmah dan Pelestarian Haji Mabrur. Dilaksanakan sebanyak 11 kali pertemuan di tingkat KUA dan 4 Kali di Kabupaten/Kota. Untuk kecamatan Gunung Jati dengan jumlah jama'ah sebanyak 113 orang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 16 Juli 2011 bertempat di Masjid desa Grogol. Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan peraturan presiden tentang besaran BPIH ( Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) masih menunggu pembahasan dengan DPR, sementara tahapan Persiapan penyelengaraan haji harus tetap dilaksanakan seperti pembuatan paspor dan manasik haji serta persiapan lain. Kesemuanya ini dibiayai dari dana optimalisasi yang bersumber dari simpanan calon haji yang tertampung dalam rekening menteri agama, adapun buku saku yang semestinya dapat dibagikan kepada calon jamaah saat binsik agak terhambat menunggu tender proyek yg dibiayai dari BPIH setelah ada penetapan.
Penyelenggaraan Haji adalah agenda Tahunan, bisakah kita mempermudah birokrasinya dengan penetapan BPIH secara berkala saja tidak setiap tahun seperti yang selama ini terjadi. Memang agak sulit juga terkait dengan fluktuasi harga dan faktor lain tetapi alangkah indahnya apabila BPIH ditetapkan minimal untuk 2 tahun sehingga pembahasannya tidak selalu diburu-buru dan aparatur pelaksana haji tidak dibuat repot juga dalam menjalankan tahapan pelaksanaan Ibadah Haji. Semoga bermanfaat. /aldin
