Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka
perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal
yang sangat terpaksa.
Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada
alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan
perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dan abdi
masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku,
tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri
Sipil dijatuhi hukuman disiplin.
Untuk kepentingan penyelenggaraan sistem
informasi kepegawaian, setiap perkawinan, perceraian, dan perubahan dalam
susunan keluarga Pegawai Negeri Sipil harus segera dilaporkan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara menurut tata cara yang ditentukan. Perkawinan Pegawai
Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan wajib segera melaporkan
perkawainannya kepada pejabat. Laporan perkawinan disampaikan secara tertulis
selambat-lambatnya l (satu) tahun terhitung mulai tanggal pernikahan. Ketentuan
tersebut di atas juga berlaku untuk janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan pernikahan kembali atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pernikahan
dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat.
Catatan: Yang
dimaksud dengan pejabat ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan,
dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, atau pejabat lain yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki wewenang
memberikan atau menolak permintaan izin perkawinan atau perceraian Pegawai
Negeri Sipil.
Perceraian
Untuk dapat melakukan perceraian, Pegawai
Negeri Sipil yang hendak bercerai harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu
dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila
terdapat alasan-alasan sebagai berikut.
- Salah satu pihak berbuat zina,
- Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan,
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya,
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung,
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Surat permintaan izin perceraian diajukan
kepada pejabat melalui saluran hirarki. Permintaan izin perceraian harus
dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian mengenai alasan-alasan
untuk melakukan perceraian seperti tersebut di atas.
Kewajiban Atasan
Setiap atasan yang menerima surat
permintaan izin perceraian harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami
isteri yang hendak bercerai tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia
meneruskan permintaan izin perceraian tersebut kepada pejabat melalui saluran
hirarki dengan disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan
tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan
memuat saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat untuk mengambil
keputusan.
Setiap atasan yang menerima surat
permintaan izin perceraian, wajib menyampaikannya kepada pejabat
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat
permintaan izin perceraian. Setiap pejabat harus mengambil keputusan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat
permintaan izin perceraian tersebut. Kewajiban Pejabat Sebelum mengambil
keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang
akan bercerai dengan cara memanggil
mereka, baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri. Apabila tempat suami isteri yang bersangkutan jauh dari
kedudukan pejabat, maka pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain
dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan suami isteri itu.
Apabila dipandang perlu pejabat dapat
meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami
isteri yang bersangkutan. Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri yang
bersangkutan tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin
perceraian. Dalam mengambil keputusan pejabat mempertimbangkan dengan seksama,
alasan-alasan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan
permintaan izin perceraian, pertimbangan atasan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan, serta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui
keadaan suami istri tersebut.
Permintaan izin untuk bercerai diberikan,
apabila :
- Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya,
- Alasan yang dikemukakan benar/sah,
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau
- Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
Penolakan atau pemberian izin untuk
melakukan perceraian dinyatakan dengan surat keputusan pejabat. Pegawai Negeri
Sipil menerima gugatan cerai, melaporkan adanya gugatan perceraian tersebut
kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 6 (enam ) hari
setelah menerima surat gugatan percerai. Atasan dan pejabat yang menerima
laporan gugatan perceraian berusaha merukunkan kembali suami istri yang hendak
bercerai tersebut. Apabila usaha untuk merukunkan kembali suami istri tidak
berhasil, maka pejabat mengeluarkan surat keterangan untuk melakukan perceraian
Pegawai Negeri Sipil yang menerima surat izin cerai atau surat keterangan untuk
melakukan perceraian, apabila telah melakukan perceraian wajib melaporkan
perceraian tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal
perceraian tersebut.
Pembagian Gaji Akibat Perceraian
Apabila perceraian terjadi atas kehendak
Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk
penghidupan bekas isteri dan sepertiga gajinya untuk anak-anaknya. Apabila
pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, maka setengah dari gajinya diserahkan
kepada isterinya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami isteri, maka
pembagian gaji dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang
bercerai. Bekas isteri berhak atas bagian gaji walaupun perceraian terjadi atas
kehendak isteri (Pegawai Negeri Sipil pria menjadi pihak tergugat) apabila
alasan perceraian tersebut adalah karena dimadu, atau karena Pegawai Negeri
Sipil pria melakukan zina, melakukan kekejaman atau penganiayaan, menjadi
pemabok/ pemadat/penjudi, atau meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun atau
lebih tanpa alasan yang sah. Pembagian gaji seperti tersebut diatas tidak harus
dilaksanakan apabila alasan perceraian karena pihak isteri melakukan zina,
melakukan kekejaman atau penganiayaan, menjadi pemabok/pemadat/ penjudi, dan
atau meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa alasan yang sah.
Apabila bekas isteri yang bersangkutan
kawin lagi, maka pembagian gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya
bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi. Agar supaya pembagian gaji seperti
tersebut benar-benar dilaksanakan, maka pejabat wajib mengatur tata cara
penyerahan bagian gaji kepada masing-masing pihak yang berhak melalui saluran
dinas. Pegawai Negeri Sipil pria yang menolak melakukan pembagian gaji menurut
ketentuan yang berlaku dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai
akibat perceraian dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil Pria Yang Akan
Beristeri Lebih Dari Seorang
Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang
Perkawinan menganut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang
isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun hanya apabila
dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan seorang pria
dimungkin-kan beristeri lebih dari seorang, apabila ajaran agama yang dianutnya
mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pegawai Negeri
Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin
tertulis lebih dahulu dari pejabat. Izin untuk beristeri lebih dari seorang
hanya dapat diberikan apabila memenuhi syarat-syarat alternatif dan
syarat-syarat kumulatif sebagai berikut.
Syarat alternatif, yaitu :
- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan
Syarat kumulatif, yaitu :
- ada persetujuan tertulis dari isteri
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
- ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
Izin untuk beristeri lebih dari seorang
hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu
dari semua syarat alternanif, dan semua syarat kumulatif yang ada. Pejabat yang
menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib memperhatikan
dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan
atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan
syarat-syarat yang dikemukakan tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus
meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan
permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan
yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi
nasehat Permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang ditolak apabila:
- Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di hayatinya,
- Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat alternatif,
- Bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Alasan yang dikemukakan untuk beristeri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat, dan atau
- Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Penolakan atau pemberian izin untuk
beristeri lebih dari seorang dinyatakan dengan surat keputusan pejabat.
Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak
Diizinkan Menjadi Isteri Kedua/Ketiga/Keempat.
Pegawai Negeri Sipil wanita tidak
diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat dari seorang pria yang
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maupun seorang pria yang bukan
Pegawai Negeri Sipil. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri
kedua/ketiga/keempat tidak dapat melamar menjadi calon Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil wanita yang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 ternyata berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat
dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Tertentu
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan Pegawai Negeri Sipil
Pria yang akan menikah lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:
- Menteri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Keperesidenan, Pimpinan Kesekretariat-an Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang bukan merupakan bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Gubernur, dan Wakil Gubernur, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden,
- Bupati, Walikota, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri,
- Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Pimpinan/Direksi Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden,
- Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Pimpinan/Direksi Badan Usaha Milik Daerah, wajib mempereloh izin terlebih dahulu dari Gubernur/Bupati/ Walikota yang bersangkutan,
- Anggota Lembaga Negara/Komisi wajib memper-oleh izin terlebih dahulu dari Presiden,
- Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati yang bersangkutan.
Hidup Bersama Di Luar Ikatan Perkawinan
Yang Sah
Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup
bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Yang dimaksud hidup bersama di luar
ikatan perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami isteri
dengan wanita yang bukan isterinya atau pria yang bukan suaminya seolah-olah
merupakan suatu rumah tangga. Setiap pejabat yang mengetahui atau menerirna
laporan adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya melakukan hidup bersama
di luar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diperiksa. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pejabat atau
pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata bahwa Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama di luar
ikatanperkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi
salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi Pegawai
Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan satu atau lebih perbuatan sebagai
berikut.
- Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan berlangsung,
- Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin tertulis bagi yang berkedudukan sebagi penggugat, atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari pejabat,
- Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin tertulis dahulu dari pejabat,
- Melakukan hidup bersama di luar perkawainan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya.
- Tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian,
- Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan,
- Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian,
- Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- Pejabat tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar perkawinan yang sah.
Laporan Mutasi Keluarga
Mutasi keluarga adalah semua perubahan
yang terjadi pada susunan keluarga Pegawai Negeri Sipil yang meliputi
perkawinan, perceraian, kelahiran anak, kematian suami/isteri, dan kematian
anak Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan setiap mutasi
keluarga kepada pejabat. Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan
manajemen informasi kepegawaian setiap pejabat wajib melaporkan setiap mutasi
keluarga Pegawai Negri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kartu
Isteri/Suami Kepada setiap isteri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Isteri
disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu
Suarni disingkat KARSU. KARIS/KARSU adalah kartu identitas isteri/suami sah
dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. KARIS/KARSU berlaku selama
pemegangnya menjadi isteri/suami sah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
KARIS/KARSU Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nornor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pendelegasian Wewenang Pejabat
dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam
lingkungannya serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan
itu mengenai penolakan atau pemberian izin atau surat keterangan untuk
melakukan perceraian atau beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri
Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dan yang
setingkat dengan itu.
Bahan bacaan :
- Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Edaran Kepala Badan Admisnistrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
