SOSIALISASI BIAYA NIKAH BARU

Gunungjati (18/07/2014): Berkaitan dengan adanya regulasi baru biaya nikah pasca terbitnya PP No, 48 Tahun 2014 dan surat Edaran Sekjen Kemenag yang menyatakan biaya tersebut mulai berlaku 10 JULI 2014, maka perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui perwakilan para Pembantu PPN dan Kaur Kesra Desa dari 15 Desa di Kecamatan Gunungjati telah dilakukan sosialisasi pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 pukul 13.30.

Atas pemberlakuan biaya baru ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati menerbitkan peraturan baru tentang Prosedur dan Tatacara Pelaksanaan Nikah di Balai Nikah dengan biaya Rp. 0 rupiah alias gratis, sedangkan pelaksanaan di luar KUA atau istilah dahulu disebut BEDOLAN berlaku biaya sebesar Rp. 600.000,-

Aturan biaya nikah gratis sebagai berikut :

selengkapnya bisa di donlod disini.

Adapun pelaksanaan nikah di luar Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam revisi pasal 6 ayat (2) dibebankan biaya Rp. 600.000. Biaya tersebut disetor ke Rekening penampung pada Bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama antara lain BRI, BNI, MANDIRI dan BTN. adapun nomor rekeningnya menunggu aturan lebih lanjut. Untuk sementara biaya tersebut dititipkan ke Bendahara pembantu pada KUA sambil menunggu autran pelaksanaan selanjutnya.

update : 24/07/2014. 

NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PNBP KEMENAG RI

BRI (cab jkt cut mutia)         : 0230-01-002788-30-4

BTN (cab jkt kuningan)         : 00000001-01-30-555666-7

BNI (cab utama pacenongan) : 0346138083

MANDIRI (kcp jkt depag)       : 103-00-0622674-6

CONTOH SLIP SETORAN BANK :

Selengkapnya silahkan baca disini 

BIAYA NIKAH BARU PP 48 TAHUN 2014

Gunungjati (08/07/2014); Kabar gembira bagi kalangan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia atas terbitnya Peraturan pemerintah baru pengganti PP No. 47 tahun 2004 tentang PNBP biaya pencatatan Nikah dan Rujuk pada Depertemen Agama. Selengkapnya simak aturan terbaru dalam PP No. 48 Tahun 2014 pada link disini, atau langsung menuju sumber utamanya di web Sekretariat negara. Selanjutnya kita tunggu aturan pelaksanaannya dalam Keputusan Menteri Agama dan Menteri Keuangan yang akan kita infokan setelah aturan tersebut turun dan setelah aturan tersebut turun mulai dapat diaplikasikan di KUA. 

Mari kita analisa sedikit konten dari PP ini.
beberapa kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :
Pertama : bahwa biaya pencatatan nikah (baik di kantor KUA maupun diluar KUA) adalah gratis ( revisi pasal 6 ayat 1) merevisi biaya pencatatan yang ditetapkan sebelumnya dalam  PP No. 47/2004 sebesar 30.000 sebagai PNBP kemenag (setoran kas negara).
Ini merupakan sebuah penjelasan bahwa asumsi  biaya nikah akan naik adalah salah malah sebaliknya digratiskan biaya pencatatannya oleh Negara. 
Kedua ; bahwa biaya sebesar Rp. 600.000 yang diperuntukkan bagi transportasi dan jasa profesi adalah bagian dari penerimaan Kantor Urusan Agama dapat digunakan kembali 100% untuk keperluan KUA sebagaimana tersebut diatas, karena tidak lagi mengacu kepada mekanisme PNBP yang hanya bisa digunakan 80% saja sisanya masuk kepada penerimaan negara karena PNBP untuk pencatatan nikah sebagaimana diuraikan dalam point 1 sudah digratiskan. 
Ketiga : bahwa semestinya untuk pelaksanaan di Kantor KUA juga dihitung jasa profesinya karena pada realitanya masyarakat tetap membutuhkan bantuan petugas dalam pelaksanaan akad nikahnya, sementara transportnya bisa ditiadakan. Kecuali apabila Kementerian Agama menaikkan Operasional KUA 100% dari yang diterima saat ini. Hal ini semoga menjadi bahan pemikiran bagi perbaikan regulasi biaya nikah selanjutnya. 

update 14/07/2014. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemenag untuk antisipasi sudah muncul.........

Unduh file surat disini . Kita masih menunggu aturan terinci selanjutnya. Tetap semangat.